 |
| Foto Bersama Usai Sertijab Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Se-Wilayah Papua, Kamis (24/04) di Hotel Vega, Sorong, Papua Barat (#Dok: Yamoye'AB) |
[Tabloid Daerah], Sorong -- Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa, S.H., sebagai Ketua Asosiasi Kepala Daerah se-Papua Raya menghadiri acara Serahterima Jabatan (Sertijab) Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Se-Wilayah Papua, yang berlangsung di Hotel Vega, Sorong, Papua Barat, Kamis (24/04/2025).
Hadir bersama Para Bupati Se-Papua Tengah, serta pimpinan daerah setempat, Orang Nomor Satu Se-Papua Raya, Meki Nawipa dalam sambutannya, Ia menjelaskan, momentum ini bukan hanya pergantian jabatan semata, tetapi juga merupakan wujud kesinambungan tanggung jawab dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di tanah Papua.
"Kepala Perwakilan yang telah menerima Serah Terima Jabatan, kami menyampaikan selamat bertugas. Dan kepada kepala perwakilan yang sebelumnya, Semoga segala kebaikan yang telah ditanamkan menjadi warisan yang terus tumbuh dalam lembaga dan masyarakat," ungkap Meki.
Ia juga berharap, koordinasi dan komunikasi yang telah terjalin dengan baik bisa semakin ditingkatkan, menurutnya BPK bukan hanya sebagai lembaga pemeriksa, tetapi juga mitra strategis dalam mendorong pemerintah daerah agar lebih akuntabel dan bertanggung jawab kepada rakyat.
"Mari Bekerja dengan mengedepankan integritas, pengabdian, keuangan yang bersih, transparan, dan berkeadilan."
Selain itu, dilakukan pula perkenalan empat Kepala BPK Perwakilan untuk wilayah daerah otonomi baru se-Wilayah Papua, yaitu: Ferdinan Palembangan sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Pegunungan, Subagyo sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Tengah, Amin Adab Bangun sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Selatan, dan Rahmadi sebagai Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya.
Acara ini turut dihadiri oleh Anggota VI BPK RI, Bapak Drs. H. Fathan Subchi, M.A.P., CIISA., ChFA. Direktur Jenderal PKN VI BPK, Bapak Laode Nusriadi. Pimpinan DPRD, dan seluruh Kepala Daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), dan instansi vertikal se-Wilayah Papua. (*)
Gabriel H
