 |
| Gubernur Papua Tengah, Meki Fritz Nawipa saat ditemui wartawan di depan Ruangannya Kantor Gubernur (#MelkyD-TaDah) |
Dalam agenda pertemuan internal, Gubernur Meki Nawipa dan Wakil Gubernur (Wagub) Deinas Geley bersama sejumlah kepala daerah se-Provinsi Papua Tengah membahas Program MBG, selain stabilitas keamanan daerah dan pembentukan wadah kepala-kepala daerah se-Provinsi Papua Tengah di Kantor Gubernur, Ruang Rapat Gubernur, Jumat, (7/03/2025) sore Waktu Papua (WP).
Rapat Internal ini, ada lima kepala daerah yang hadir, yakni; Bupati Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Intan Jaya. Dan, ada tiga kepala daerah yang tidak dapat hadir, yakni; Bupati Mimika, Puncak, dan Puncak Jaya.
Ketidakhadiran tiga kepala daerah dikarenakan, situasi daerah yang belum kondusif (masih alam pengamanan) dan masih dalam situasi dinamika politik praktis yang kian "memanas".
Dalam pertemuan itu, Gubernur mengajak sejumlah kepala daerah yang hadir agar pentingnya sosialisasi MBG dari bawah.
"Itukan program bapak presiden, jadi ini tinggal sosialisasi. jadi orang itu makan makanan yang bergizi hanya formatnya. Formatnya itu seperti apa, nanti kalau formatnya itu disepakati dan diterima oleh masyarakat, ini sebenarnya bermanfaat untuk rakyat, kita dukung," pinta Gubernur Meki Nawipa.
Siswa pelajar di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Papua Tengah telah melakukan Aksi Demonstrasi menolak MBG dan meminta Pendidikan gratis. Hal ini, dijawab Gubernur Meki Nawipa.
"Kan tadi saya sudah bilang, sekolah gratis sudah pasti dari gubernur. Sekolah gratis tambah lagi dengan makanan bergizi selesai. Ia, jadi kita kejar 2045 bonus demografi yang dimana orang papua dan negara ini juga tidak boleh ketinggalan, saya pikir klir. kemarin, pak presiden sudah memberikan pesan bahwa semua kita kerjasama.
Menyoal MBG yang memunculkan polemik di tengah-tengah masyarakat di Provinsi Papua Tengah pada khususnya dan umumnya di seantero Tanah Papua, mulai dari diterima atau menolak, apa yang diinginkan guru-guru, orang tua, dan pemerintah yang mungkin akan mengkonsep format tersendiri yang telah disiapkan untuk disosialisasikan.
"Nah, inikan baru format kan, kita belum tahu nanti seperti apa. inikan, orang tolak tapi orang juga belum tahu formatnya seperti apa."
Tutup Gubernur Meki Nawipa dalam wawancaranya mengajak masyarakat tidak terprovokasi, memahami formatnya, dan tidak dilihat dari sisi politik.
"Jadi, masyarakat jangan terprovokasi. jadi, dia harus rasakan formatnya seperti apa baru nanti evaluasi. Namanya juga kan program baru di Indonesia ya pasti tolak, dan senang terima itu ada saja tapi, jangan melihat itu dari sisi politik. Karena, pemerintah hadir untuk semua orang dan jelas Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33, negara menjamin rakyat, untuk pemberdayaan ekonomi rakyat," tutup Gubernur Pertama Papua Tengah.(#MelkyD/tadahnews.com)
