
![]() |
BPP Anlabeppuja-Papua, Pj. Sekda PPT, dan Usai Wawancara Media, Kamis, 21 Maret 2025 (#Dok-TaDahNews) |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Badan Pengurus Pusat (BPP) Ikatan Lahir Besar Puncak, Puncak Jaya (Anlabeppuja) Papua melakukan Audiensi Bersama Gubernur Provinsi Papua Tengah (PPT) atau yang mewakili Penjabat (Pj.) Sekertaris Daerah (Sekda) PPT, dr. Silwanus Adrian Soemoele. SpOG (K)., MH.Kes., guna menyikapi urgensi siswa pelajar dalam menghadapi Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Akhir Nasional (UAN) Pasca Perang Politik Praktis.
Audiensi BPP Anlabeppuja Papua dengan Sekda PPT, ini, dilakukan di Taman Tengah Depan Ruangan Sekda Kantor Gubernur PPT, Jalan Merdeka, Karang Mulia, Nabire, Kamis, (20/03/2025).
BPP Anlabeppuja membuka audiensi dengan menceritakan singkat situasi perang di Kabupaten Puncak Jaya, dampak perang, data korban, kondisi Pendidikan. Dan, tidak hanya itu, Anlabeppuja juga memberikan tawaran solusi atau jalan tengah bagi Pendidikan.
Perang Politik Praktis dan Dampaknya
Leksi Degei, Senior Anlabeppuja Papua, kepada media menyatakan perang berkepanjangan yang terjadi di Puncak Jaya sebelum dan pasca Putusan Mahkama Konstitusi (MK) Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2024, ini, mengakibatkan masyarakat meninggalkan rumah, kampung, perkebunan dan pergi mengungsi.
"Rumah bahkan lingkungan, pekarangan, dan kebun sebagai sumber penghidupan hancur dan meninggalkan hanya puing akibat perang," jelas Leksi.
"Masyarakat yang mengungsi harus memulai kehidupan dari awal dari nol disatu sisi kehidupan terus berlanjut. Puing dari perang bagi perempuan, mama-mama harus mengalami trauma secara psikologis.
Dampak dari perang Politik Praktis, Leksi Degei menambahkan mengakibatkan rumah warga masyarakat terbakar, aktivitas umum terhenti, semua sekolah tidak berjalan sejak Bulan Oktober 2024. semua guru dan murid harus mengungsi keluar kabupaten Puncak Jaya.
"Yang tidak mengungsi dan bertahan di Kabupaten Puncak Jaya harus mempertahankan hidupnya terus berlanjut, mau tidak mau yang laki-laki harus berperang pertahankan rumahnya, wilayah, dan tempatnya. Dan, perempuan dan anak yang bertahan harus bergabung ke titik-titik pengungsian yang aman," tambah Degei.
Untuk diketahui, kedua kandidat Paslon Bupati Puncak Jaya ini pernah menghadiri panggilan Gubernur Meki Nawipa guna mendamaikan kedua belah pihak. Namun, keduanya tidak mengajak masing-masing kubunya berdamai dan tunduk-patuhi pernyataan kesepakatan berdamai itu.
Senior Anlabeppuja, Degei menjelaskan perang Politik Praktis antara kedua pihak pendukung Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1, dan Pendukung Paslon Nomor Urut 2, dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati Puncak Jaya, sebelum dan pasca putusan MK, telah memakan banyak korban.
"Korban Jiwa [Meninggal] sembilan orang, korban luka-luka berat dan ringan 428 Orang, 178 bangunan terbakar, 18 kendaraan terbakar [motor dan mobil], data terakhir pengungsian 2.380 Orang, dan titik–titik pengungsian ada enam titik," jelas Degei.
Kondisi Pendidikan Siswa Jelang UAS dan UAN
Merujuk pada kalender pendidikan Nasional Tahun Ajaran 2024/2025 awal Bulan April, tanggal, 14 – 24 akan diadakan tahapan-tahapan ujian berjenjang mulai dari Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/K) sampai pada tingkat Sekolah Dasar (SD) pada Bulan Mei.
Menurut Leksi Degei, dari data yang berhasil dihimpun oleh Tim dari BPP Anlabeppuja Papua, itu masing-masing sekolah di Puncak Jaya sendiri belum sama sekali melakukan pentahapan. "Mulai dari penginputan data siswa-siswi oleh operator masing-masing sekolah per jenjang pendidikan yang akan mengikuti ujian serta persiapan lainnya, guna mengikuti ujian akibat dari keadaan perang," ujar Degei.
"Sehingga, guru dan murid terisolir satu sama lainnya. Dengan kondisi yang demikian maka secara otomatis siswa-siswi tersebut tidak terdaftar sebagai peserta ujian."
Tawaran Solusi BPP Anlabeppuja Papua
Leksi Degei menerangkan bahwa dengan melihat rentetan kondisi perang seperti yang sudah dijabarkan di atas maka, pihaknya dari BPP Anlabeppuja – Papua menawarkan dua solusi kepada Gubernur PPT, Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) PPT, DPR PPT Komisi terkait yang menangani bidang pendidikan, dan Dinas Pendidikan PPT.
"Pertama, agar segera melakukan! Audiensi dengan Mentri Pendidikan guna dapat mengeluarkan satu kebijakan. Yaitu: menerbitkan Ijaza bagi siswa – siswi (Kelas VI SD, Kelas IX SMP, dan Kelas XII SMA/SMK) di Kabupaten Puncak Jaya," terang Degei.
"Dan, yang kedua bahwa agar tegaskan, ujian untuk Pelajar Kabupaten Puncak Jaya, adalah setelah selesai proses penyelesaian masalah hingga perdamaian. Kemudian, barulah diberikan kesempatan agar dapat mengikuti ujian selanjutnya."
Tanggapan Pj. Sekda PPT Mewakil Gubernur
Sementara itu, Pj. Sekda PPT, Silwanus Soemoele menyambut baik permintaan audiensi dari BPP Anlabeppuja Papua. Meskipun, permintaan audinesinya bersama Gubernur dan Wakil Gubernur PPT. Namun, tidak menutup semangat kemanusiaan dan kepedulian terhadapat kondisi Pendidikan yang mendekati UAS dan UAN di Puncak Jaya pasca perang politik praktis.
Sekda Silwanus Soemoele, sebelumnya Kepala Dinas Kesehatan PPT, ini, aktif mendapatkan informasi-kontak langsung dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mulia, Puncak Jaya. "Saya adalah orang yang urus 459 orang yang baku perang dan luka-luka. Hari ini, saya ada kirim satu pasien ke Makasar yang dapat tembak di dada, saya urus. Ada satu yang urus tembus di dada, dong kasih keluar panah dari dinding dada, dia sudah pulang," imbuhnya.
Sekda PPT, Anak Lahir Besar Enarotali (Alie), Anak Guru, Silwanus Soemoele menjelaskan posisinya sebagai dokter dan dirinya terlibat langsung menangani para korban akibat Perang Politik Praktis.
"Hari ini, saya ada kirim satu lagi ke Makasar. Ada 45 orang yang saya sudah kasih kembalikan dari Jayapura pergi ke Timika, dan Puncak Jaya. Hari ini tahu, ada terbakar di atas? Ia, tadi malam. Jadi, saya tahu barang itu kenapa karena, setiap hari berhubungan [kontak telepon seluler] terus dengan dokter Nazir, itu sahabat saya," jelas Sekda Soemoele.
"Saya terus komunikasi. Tadi, baru telepon saya. Jadi, sodara-sodara, saya tahu kondisi di atas."
Kejadi perang kedua kubu, menurut Sekda Soemoele, menambahkan terjadi di hari-hari saat orang Kristen sedang merayakan dua momen penting. "Mulai dari 27 November! Sejak kericuhan pecah, tanggal, 5 Februari kericuhan pecah, itu hari injil masuk. Kemudian, tanggal, 16 Februari kericuhan pecah, itu dekat denga Hari Ulang Tahun (HUT) GIDI," sebut Sekda Soemoele.
Ia juga menambahkan, akan melakukan koordinasi kerja dengan Pj. Bupati Puncak Jaya, Sekdanya, bersama Dinas Pendidikan dan Pengajaran Puncak Jaya, DPR Kabupaten Komisi Pendidikan, dan pihak-pihak terkait lainnya.
"Langsung saja, saya akan telfon ke Bapak Pj. Bupati dan Sekda Kabupaten Puncak Jaya. Pj. Bupati adalah Eselon II di sini yang saat ini bertugas sebagai Pj. Bupati, ini akan saya telfon setelah ini. Bapak-bapak semua," tambah Sekda Soemoele
"Konses yang bapak dorang rasakan, itu juga yang kami rasakan. Ada yang tahu saya punya petugas kesehatan di atas? apa yang terjadi dengan mereka di atas? Di atas sudah tidak ada dokter ahli, dokter bedah, sama dokter analisis, sudah tidak mau lagi kerja di atas. Hari ini, saya punya petugas semua tinggal di Rumah Sakit, rumah mereka sudah dibakar semuanya. Kalo dorang pergi semuanya, siapa yang mau urus masyarakat di atas."
Tutup Sekda Soemoele mewakil Gubernur PPT juga bilang akan berkoordinasi dan memastikan. Ia mengucapkan terima kasih atas kedatangan BPP Anlabeppuja Papua atas kepedulian ini.
"Bapak-bapak terima kasih banyak, sudah sampaikan ini. Pertama-tama, ini masalah provinsi tapi juga, harus ada bapak-bapak dorang juga yang mengurus, ada Pj. Bupati, Sekda Kabupaten, ada Dinas Pendidikan, ada DPR di atas, semuanya ada," ucap Sekda Soemoele.
"Saya habis ini telfon Pak Pj. Bupati, minta tolong! Saya juga akan memberitahukan kondisi masyarakat yang dari Jayapura, dan sebagainya." (#MelkyD/tadahnews.com)