 |
| Gubernur PPT, Meki Fritz Nawipa, SH., mengukuhkan Kriso Wandi Siahaan, ST., MM., sebagai Kepala Perwakilan BPKP PPT, Rabu, 19 Maret 2025 (#Dok-HumasPemProv) |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua Tengah (PPT), Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), dan Proposal Kerjasama (PKS) oleh Gubernur Papua Tengah, Rabu, (19/03/2025), di Ruang Aula Kantor Gubernur, Jalan Merdeka, Karang Mulia, Nabire.
Pada kegiatan ini, yang mengukuhkan langsung, Gubernur PPT, Meki Fritz Nawipa, SH.
Turut dihadiri Wakil Gubernur (Wagub), Deinas Geley, Majelis Rakyat Papua (MRP) PPT, Kepala Perwakilan BPKP PPT, Kriso Wandi Siahaan, ST., MM., Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) PPT, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Beserta Jajaran, Anggota Badan Pengarah Papua (BPP) PPT, Kepala Perwakilan BPK RI PPT, Para Kepala Instansi Vertikal di PPT, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala-kepala daerah se-Papua Tengah atau yang mewakili, Insan Pers, dan Tamu Undangan lainnya.
Pada pembukaan sambutan Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa mengucapkan selamat kepada Kriso Wandi Siahaan, ST., MM. Ia meminta agar Kepala Perwakilan BPKP yang baru menjalin sinergi dengan seluruh mitra kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
“Pergantian pimpinan adalah siklus alami dalam organisasi. Jabatan yang diamanahkan harus dijalankan dengan integritas, kejujuran, dan prestasi,” ucap Meki Nawipa.
Ia juga mengapresiasi kehadiran BPKP yang selama ini telah berperan penting dalam menjaga akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Papua Tengah.
Menurutnya, kehadiran BPKP sangat dibutuhkan, terlebih dalam mendukung pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah untuk periode 2025–2029.
Gubernur Nawipa menegaskan, Program Prioritas Pemerintah Daerah, seperti; penurunan tingkat kemiskinan, penanggulangan stunting, pengendalian inflasi, pengembangan potensi daerah, serta peningkatan ketahanan pangan. Ini, membutuhkan pengelolaan yang terukur dengan dukungan pengawasan yang baik dan akuntabilitas yang memadai.
“Oleh karena itu, kami berharap BPKP dapat terus hadir dalam memberikan pembinaan, mulai dari penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), manajemen risiko, pengendalian korupsi, peningkatan akuntabilitas kinerja daerah, hingga perbaikan tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” tambah Nawipa.
Pada sambutan penutup, Gubernur berharap sinergitas antara Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan BPKP agar sama-sama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
"Melalui pengukuhan ini, saya berharap sinergi antara BPKP dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah semakin kuat, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Tengah," tutup Gubernur PPT.(*)
Melkianus Dogopia
