 |
| Gubernur Papua Tengah, Ketua Asosiasi Kepala-kepala Daerah se-Tanah Papua, Meki Fritz Nawipa, S.H., saat berbicara Rapat Kerja (Raker) yang digelar di ruang sidang Komisi II DPR, Jakarta, Kamis, (13/03), dalam rangka laporan Mendagri (Ist.) |
Pada Rapat Kerja (Raker) yang digelar di ruang sidang Komisi II DPR, Jakarta, Kamis, (13/03/2025), dalam rangka laporan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terhadap perkembangan empat Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua, dan laporan empat gubernur dari Tanah Papua.
Ketua Asosiasi Kepala-kepala Daerah se-Tanah Papua, Meki Nawipa, mewakili keresahan masyarakat bersama Pemerintah Daerah (Pemda) atas Instruksi Presiden (Inpres) dalam efisiensi anggaran. "Kalau Otonomi Khusus dikasih, kasih full sama kita," pungkas Nawipa.
"Dana Otonomi Khusus, kita ini dikasih Daerah Otonom Baru empat provinsi, undang-undang Otsus itu kan berdiri sendiri. Sekarang ini, yang terjadi adalah Otsus juga dipangkas pak."
Meki Nawipa membandingkan tuntutan Pemerintah Pusat dan kondisi situsi di Tanah Papua yang membutuhkan sentuhan penuh, sesuai kampanye politik pada Pilkada serentak 2024. Ini, jelas berdampak langsung pada Program Pembangunan kepala-kepala daerah di Papua.
"Selagi kami dituntut untuk melakukan semua hal dan dibilang bahwa Orang Papua kita sudah kasih Otsus dan kamu silahkan jalan. Tapi, hari ini yang terjadi Dana Otsus dipangkas, DAK dipangkas, DAU dipangkas," kesal Meki Nawipa.
"Hari ini, kami bicara tentang evaluasi dua tahun terakhir, tiga tahun terakhir, kantor tidak bisa dibangun, semua tidak bisa dibangun karena, apa artinya Otsus itu ada pada kita, gitu pak. Kalau Otsus dikasih, kasih full sama kita."
Meki Nawipa bercerita pengalaman sembari membandingkan perlakuan Pemerintah Pusat antara Aceh dan Papua. Yang mana, Ia telah lama terbang sebagai Capt. Pilot dan berpengalaman selama 15 tahun. "Jadi, kita itu spesial, khusus, sama dengan Aceh. Yah, ini apa ya, saya rasa miris begitu Pak," ujar Nawipa, heran.
"Di Gubernur Aceh, itu dilantik di Aceh. Kita, Papua dilantik di Jakarta, pelantikan saja seperti begitu apalagi yang lain. Sebagai di Aceh, saya pernah terbang, 15 tahun Pilot Pak. Saya terbang dari Banda aceh, Blang Pidie, Lhokseumawe, Lhoksukon, dan seterusnya. Daerah di Aceh tidak separah kita di Papua, itu, semua pakai pesawat, semua pakai helicopter. Tantangan yang besar, maka itu ini tanggung jawab komisi II dan kita semua."
Di Ruang Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Meki Nawipa menegaskan, dari ruang inilah Daerah Otonomi Baru terbentuk. Ia berharap tidak hanya dibentuk tapi juga, agar diperhatikan khusus, dibantu apa yang diperjuangkan untuk membangun, memajukan, Papua di bangsa ini.
"Dari ruang inilah orang papua bisa dibelah, bisa dibantu. Jadi, saya berharap supaya dengan semua ini pada pertemuan kali ini bukan menjadi evaluasi tapi, batu loncatan buat kita," harap Meki Nawipa.
"Ini menjadi milestone untuk bagaimana kita memulai, dan melupakan yang lama. Dan, memulai yang baru, meletakan fondasi, supaya besok harus harus lebih baik dari hari ini," tutup Meki Nawipa.(*)
Melkianus Dogopia
