 |
| Gubernur PPT, Meki Nawipa, Ketua DPR PPT, Delius Tabuni, dan Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, Wakil Ketua III, beserta seluruh Anggota DPR PPT (#Dok-TadahNews) |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Tengah (PPT) Menyikapi Urgensi Ujian Akhir Sekolah (UAS) dan Ujian Nasional (UN) bagi Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) Negri 1 dan sederajat (Kejuruan), mengingat belum ada perdamaian dua kubu Pasangan Calon (Paslon) Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah.
Hal ini disampaikan Ketua DPR PPT, Delius Tabuni saat bersama DPR PPT yang dari Daerah Pemilihan (Dapil) Puncak Jaya, Kamis, (20/03/2025), di Kantor DPR PPT, Jalan Pepera, Karang Mulia, Nabire.
Ketua DPR PPT ini mengatakan, jadwal Ujian Sekolah bagi Pelajar SMA/K kelas XII lebih dulu, dan susul Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas IX, kemudian Sekolah Dasar (SD) kelas VI.
"Jadwal untuk Ujian bagi SMA atau SMK itu, Hari Selasa, 8 - 16 April 2025. Sementara, situasi perang antar kedua kubu Paslon masih, dan situasi-isu memanas selalu saja beredar dan itu memompa trauma adik-adik pelajar, menyerang psikolog mama-mama juga," kata Delius.
Ketua DPR PPT Delius meminta agar Penjabat (Pj.) Bupati Puncak Jaya, DPR Kabupaten Puncak Jaya, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Puncak Jaya, agar segera! Bekerja keras bersama operator masing-masing sekolah untuk memastikan siswa-siswi berdasarkan jenis kelamin, data orang tua, dan semacamnya yang ada di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) agar mudah untuk mengambil solusi.
"Saya meminta agar kerjasamanya, jika sekiranya ada adik-adik yang telah dikonfirmasi maka turut membantu juga untuk menemukan yang lain, yang akan ikut ujian SMA/K," pinta Delius.
"Tolong berikan ke Bapak Pj. Bupati Puncak Jaya, Yopi Murib, adik-adik pelajar, terlebih khusus SMA/K. Nama-nama dan Posisi keberadaan anaknya, untuk menjadi bahan pengambilan solusi atau kebijakan pelaksanaan ujian karena, mengingat belum ada perdamaian antar kubu Paslon Pilkada kemarin secara adat setempat, tetapi masa ujian tidak bisa ditunda."
Hingga berita ini diturunkan, awak media belum berkomunikasi dengan Pj. Bupati Yopi Murib terkait dengan permintaan DPR PPT agar untuk dikarantinakan atau dikumpulkan siswa yang akan mengikui ujian. Yaitu; SD, SMP, SMA/K.(#MelkyD/tadahnews.com)
