 |
| Usai Apel Perdana Jilid-2, bersalaman semua ASN, Senin, (10/03/2025), Halaman Tengah Kantor Bupati Nabire (#MelkyD-TadahNews) |
Hal ini disampaikan Bupati Mesak Magai usai Apel Perdananya saat dijumpai media di Halaman Tengah Kantor Bupati Nabire, Papua Tengah, Senin, (10/03/2025) pagi Waktu Papua (WP), didampingi istrinya, dan Wakil Bupati (Wabup) Burhanuddin Pawennari bersama istrinya.
“Ada tiga hal utama yang menjadi prioritas kami dalam lima tahun ke depan. Yaitu: Peningkatan Layanan Kesehatan, Penguatan Sektor Pendidikan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat," tutur Bupati Mesak Magai.
Program Prioritas, Infrastruktur, kata Bupati Mesak Magai juga tetap menjadi perhatian dirinya bersama wakilnya.
"Meskipun ada kebijakan pemerintah pusat terkait efisiensi anggaran yang berdampak pada pemangkasan anggaran daerah. Untuk Nabire terjadi pemangkasan anggaran sebesar Rp 128 Miliar dari pemerintah pusat, terutama di sector infrastruktur,” kata Bupati Nabire.
"Kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat, maka perlu dilakukan penyesuaian anggaran dengan merevisi APBD, agar program-program strategis tetap berjalan."
Bupati juga menegaskan bahwa pemangkasan anggaran ini tidak akan menghambat jalannya pemerintahan, termasuk dalam memastikan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Kesejahteraan pegawai tetap menjadi bagian dari visi-misi kami. Oleh karena itu, saya akan lebih tegas dalam penempatan ASN di seluruh wilayah Nabire, termasuk di 15 distrik, baik di sektor pendidikan, kesehatan, maupun aparatur pemerintahan lainnya,” tegas Bupati.
Bupati Mesak Magai dalam wawancara menyampaikan akan melakukan evaluasi terhadap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan efektivitas pemerintahan. "Beberapa OPD yang saat ini masih diisi oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) akan disesuaikan berdasarkan kompetensi dan golongan jabatan," ujarnya.
“Tahun 2025 ini, kami akan melakukan evaluasi penempatan jabatan berdasarkan realisasi kinerja dan golongan. Saat ini, jumlah pegawai di Nabire mencapai sekitar 6.000 orang. Sehingga, perlu ada upaya pengalihan sebagian pegawai ke tingkat provinsi, sejalan dengan rencana Gubernur Papua Tengah yang akan memperluas struktur OPD."
Selain itu, pengawasan terhadap pengelolaan dana kampung juga akan diperketat sesuai ketentuan yang berlaku. Wabup Burhanudin Pawennari akan diberi tugas khusus untuk menertibkan ASN dan mengawasi pengelolaan dana kampung agar sesuai dengan perencanaan yang diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung.
"Kami akan memperketat pengawasan pengelolaan dana kampung, pertanngguang jawaban dana kampung harus sesuai dengan perencanaan yang diajukan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, terutama di wilayah pegunungan yang selama ini sulit terpantau, Jika ada kepala kampung yang tidak mengelola dana desa sesuai aturan, maka masa jabatannya bisa dipangkas,” jelas Bupati, tegas.(#MelkyD/tadahnews.com)
