Iklan

iklan

KMPP se-Kota Nabire Mendesak Segera Hentikan Pendropan Militer di Tanah Papua

Yohanes Gobay
2.12.2025 | 9:00:00 PM WIB Last Updated 2025-02-13T04:23:52Z
iklan

Foto saat memberikan hasil kajian dan tuntutan Forum Mahasiswa dan Pelajar Puncak kepada DRPD Provinsi Papua Tengah, Selasa, (12/2/2025)

[Tabloid Daerah], Nabire -- Komunitas Mahasiswa dan Pelajar Puncak (KMPP) se-Kota Nabire menggelar aksi demo damai di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Tengah yang berlokasi di Jalan Pepera, Nabire, pada Rabu, (12/2/2025) siang Waktu Papua (WP).


Aksi tersebuat dalam rangka meminta mengusut tuntas kasus pembunuhan Ibu Tarina Murib yang terjadi di Puncak pada 2023, dan mendesak negara segera! Hentikan pendropan militer di Puncak dan di seluruh wilayah Tanah Papua.


Menurut hasil kajian KMPP, berkaitan dengan pendropan militer, KMPP mengatakan Papua dikenal dunia karena sumber daya alam (SDA), tetapi juga dikenal karena isu -isu kontraproduktif antara pro Indonesia dan pro Papua merdeka yang mengakibatkan pelanggaran ham berubi -tubi terus terjadi diatas tanah Papua.

Mis Murib sekalu kordinator aksi mengatakan bahwa memicu kasus Pelanggaran ham pertama kali terjadi sejak pengibaran benderah pada tahun 1961 dan penentuan pendapat rakyat (PEPERA) 1969, dalam PEPERA semua instrument dipakai oleh Negara untuk mengkodisikan PEPERA sedekimikan rupa. Dalam rangkain peristiwa pengibaran bendarah dan PEPERA ini tidak ada korban sipil, namun memicuh terjadinya kasus-kasus pelanggaran ham terhadap Rakyat Papua sampai saat ini, sehingga saya menjebutnya pemicuh pelanggaran Ham.

“Sedangkan Pelanggaran ham ditandai dengan korban Masyarakat sipil pertama kali terjadi pada tahun 1977/1978 di jayawijaya, hal yang sama terjadi pada tahun 1996 tragedi Mapenduma, tragedi Biak berdara tahun 1998, tragedi abe berdarah tahun 2000, tragedi wasior berdarah 2001, tragedi wamena berdara tahun 2003, kasus pania berdarah tahun 2014.” Kata Murib mengutip perss liris.

Kita juga, lanjut Murib, mencoba menguraikan kehadiran militer dan kasus -kasus pelanggaran HAM di teritori west papua secara spesifik Kabupaten Puncak.

“Kasus pengungsian Masyarakat sipil kabupaten puncak, distrik Sinak terjadi pada tahun 2013, Masyarakat sinak induk, magebume, yugumuak, dan kemburu mengungsi ke puncak jaya, nabire dan Timika. Kasus pembunuhan terhadap pelajar Makilon tabuni meninggal dunia dan 6 orang lainya luka-luka tahun 2022, kasus mutilasi ibu tarina murib meninggal dunia, 6 orang lainya luka -luka termasuk didalamnya Bayi 6 bulan.” Lanjut Murib.


Sementara itu wakil Kordinator lapangan, Dei Murbi berpendapat bahwa balam kasus pembunuhan dan mutilasi ibu tarina murib, Masyarakat sipil distrik sinak Induk, magebume, dan yugumuak mengungsi ke Nabire, Timika, dan puncak jaya. Pengungsi tersebut berjumlah 6.500 jiwa tanpa terhitung bayi sampai saat ini belum Kembali ketempat asalnya.

“Tahun 2019 Masyarakat ilaga ibu kota ilaga dan sekitarnya harus mengungsi akibat Operasi militer oleh TNI. Dalam tahun 2021 berikutnya, Masyarakat 13 Desa
mengungsi ke Distrik Ilaga kota berjumlah 1. 700 jiwa.” Terang Dei mengutip pers liris.

Tahun 2021 Masyarakat beoga mengungsi ke Timika dan Nabire akibat pembunuhan terhadap kepala BIN, sehingga pihak TNI melakukan operasi militer dan mengejar TPNPB -OPM. tahun 2022 kembali lagi Masyarakat beoga, Kabupaten Puncak dihadapkan pada situasi yang sama, Operasi Militer. Masyarakat Kembali mengungsi kemana-mana dari tempat asal mereka.

Lanjut Dei, Pada tahun 2024 maret telah terjadi penyiksaan yang sangat luar biasa oleh oknum TNI, terhadap warga sipil atas nama Warinus Murib meninggal dunia, Alianus Murib luka-luka dan Delfius Kogoya luka -luka.

“Tahun 2024 pengiriman TNI di kabupaten puncak massif dikirim dengan tujuan untuk Pembangunan Gudang logistic di sinak dan agadugume. Kemudian dengan motif untuk pembebasan sandera pilit philipf mark marthen. Selain itu, dengan alasan ketertiban dan kenyaman teris matif dikirimkan.” Tambah Murib.

Pendropan tentara nasional Indonesia (TNI), pada Rabuh, 4-6 Februari 2025 menggunakan 15 helikopter jumlah Tni tidak dapat dihitung. Pendropan pertama di ilaga kota, distrik sinka, kemburu, agandugume, dan beoga. Adapun narasi yang terbangun dalam pendropan TNI adalah mendukung program makan siang gratis (MBG) di setiap plosok Di kabupaten puncak, namun lebih jelasnya misi mereka sebetulanya untuk menguasai lingkungan guna melakukan pengendalian secara intensif. Selain itu, menurut data dari KPK ada 4 perijinan perusaan tambangan galian A dan B sudah ada di wilayah Kabupaten puncak sehingga kemungkinan besar mereka masuk untuk mengkondisikan setiap situasi agar setiap perusaan dengan bebas masuk.

Sedangkan, lanjut Dei Murib, kasus -kasus pelanggaran ham berat, kasus kekerasan beragam dan kasus kerusakan lingkugan hingga eksplorasi illegal cukup, yang terjadi dari berbagai daerah diatas tanah Papua. Namun isu dan focus Aksi hari ini adalah khusus penolakan pendropan TNI dan mendak Panglima TNI untuk mengali pelaku pelanggaran ham berat disertai mutilasi Ibu Tarina Murib, makilon tabuni dan warinus Murib. Maka kasus yang kami sajikan berupa materi selingkup Kabupaten puncak.

Rekomendasi

KMPP juga merekomendasi kepada Lembaga Dewan Perwakilan Pakyat Daerah (DPRD) Papua Tengah yang merupakan representasi dari Masyarakat bebrapa suku yang mendiami di papua tengah. Sehingga Ketika persoalan -persoalan yang dialami baik itu Ham, ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan perluh untuk menyuarakan, mendorong dan menindak lanjuti sesuai dengan mekanisme amanat UU No. 2 tahun 2021 tentang otonomi kusus bagi provinsi papua .


Mis kordinator aksi menjelaskan bahwa Kasus pelanggaran ham yang terjadi terus menerus. Memakan korban, baik itu orang dewasa, pemuda maupun balita sehingga bagian ini Lembaga DPRP juga mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan ketat terhadap pihak keamanan dan pemeirntahan berlangsung terutama pelayanan public yang berhimbas kepada Masyarakat sipil.

“Sebab terjadinya kasus pelanggaran ham adalah kehadiran TNI, bagian ini kami mengetahui sama-sama situasi dan kondisi (Sikon) papua. Sebab Tim investigasi memiliki data kuat bawah pelaku Ham tarina Murib telah meninggal dunia dan 6 orang lainya luka-luka terjadi akibat penyerangan tanpa mengetahi status yang dilakukan oleh Oknum TNI.” Tutup Murib.(#YoGo/tadahnews.com)
Baca Juga
iklan
Komentar
komentar yang tampil sepenuhnya tanggung jawab komentator seperti yang diatur UU ITE
  • KMPP se-Kota Nabire Mendesak Segera Hentikan Pendropan Militer di Tanah Papua

P O P U L E R

Trending Now

Iklan

iklan