Berikut Tuntutan Mahasiswa Puncak se-Kota Nabire Yang Diterima DPRP Papua Tengah

Foto saat penyerahan pernyataan sikap oleh KMPP kepada DRPD Provinsi Papua Tengah, Selasa (12/2/2025). Foto: TadahNews

[Tabloid Daerah], Nabire -- Komunitas Mahasiswa dan Pelajar Puncak (KMPP) Se-Kota Nabire menggelar aksi demo damai di Kantor Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua Tengah yang berlokasi di Jalan Pepera, Nabire, pada Rabu (12/2/205) siang. Aksi tersebuat dalam rangka meminta Mengusut Tuntas Kasus Pembunuhan Ibu Tarina Murib yang terjadi di Puncak pada 2024, dan mendesak Negara segerah hentikan pendropan militer di Puncak dan di seluruh wilayah Tanah Papua.

Dalam momentum aksi damai for TARINA MURIB yang digelar oleh mahasiswa puncak se-Indonesia memuat sejumlah tuntutan sebagai berikut:

Pertama, Tarik Kembali pendropan TNI di kabupaten puncak dan intan jaya;

Kedua, Panglima TNI RI segerah tangkap, adili pelaku pembunuhan Ibu Tarina Murib, sesuai dengan surat rekomendasi dari KOMNAS HAM pertanggal, 10 Oktober 2024, bernomor: 845/PM.00/R/X/2024;

Ketiga, Cabut 4 surat ijin pertambangan galian C di kabupaten puncak;

Keempat, Menolak dengan tegas pemekaran DOB puncak Damal dan sinak Timur;

Kelima, Lembaga DPRD Kabupaten Puncak segerah bentuk pansus, untuk mendorong dan mengawal kasus Ibu Tarina murib (3/3/2023);

Keenam, Segerah evaluasi kinerja Dandim Kabupaten Puncak, sebab dalam penempatan dan pengriman TNI sangat berlebihdan menggangu sikologi Masyarakat dalam aktivitas;

Ketuju, Panglima TNI segerah Tarik pendropan Militer (TNI) dari wilayah Papua.

Yohanes Gobai