|
Hal ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Papua Tengah, Maksimus Takimai kepada media, Jumat, (17/1/2024), sore Waktu Papua (WP) melalui via-seluler.
Maksimus Takimai kepada tadahnews.com mengatakan, pihaknya telah menerima aspirasi yang disampaikan oleh belasan ribu OAP Pencari Kerja (Pencaker) CPNS 2024 pada tanggal 20 Desember 2024 lalu.
"Kami telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menindaklanjuti aspirasi belasan ribu Pencaker ini," kata Takimai.
DPRD Papua Tengah telah melakukan audiensi dengan BKPSDM Provinsi Papua Tengah, dan dalam kesempatan itu, Maksimus Takimai menyampaikan Aspirasi Pencaker sudah ada di BKPSDM Papua Tengah, dan kami telah membentuk Pansus.
“Aspirasi dari pencari kerja tuntutan CPNS formasi, 20 Desember 2024 itu, kami legislatif dan eksekutif Provinsi Papua Tengah sudah melakukan audiensi terkait aspirasi itu dan hari itu juga, kami DPR Provinsi Papua Tengah membentuk pansus yang diketuai oleh Hengki Kegou,” ucap, Maksimus Takimai.
Jadwal Pengumuman Hasil CPNS 2024
Terkait dengan Jadwal Nasional, Takimai menjelaskan pengumuman kelulusan CPNS formasi Tahun 2024 memang harus diumumkan pada Tanggal 13 sampai 15 Januari 2025 kemarin. Namun, Tanggal 14 Januari 2024, kami DPRD Papua Tengah baru mendapatkan surat dari pihak eksekutif untuk menanggapi pengumuman tersebut dan kami menanggapinya.
"Kami DPR Provinsi Papua Tengah, dan saya sebagai ketua sementara bersama Pansus. Kami menanggapi dan menyampaikan bahwa pengumuman CPNS Tingkat Provinsi Papua Tengah harus ditunda. Dan, sudah ditunda hingga kami beraudiensi dengan MenPanRB,” jelas Takimai.
DPRD Papua Tengah juga menyampaikan, pihak eksekutif dan legislatif bersama-sama segera menghadap ke MenPAN RB guna beraudiensi. Dan, di dalam audiensi ada dua hal yang akan disampaikan.
“Ada dua hal, yang pertama adalah mengingat DOB ini tentunya ada kebutuhan pegawai ASN baik di tingkat provinsi maupun delapan kabupaten dan kami juga sudah menyampaikan kepada eksekutif dalam hal ini BKPSDM Provinsi Papua Tengah bahwa, segera untuk melakukan pendataan menyeluruh berapa jumlah pegawai ASN yang dibutuhkan baik provinsi maupun delapan kabupaten untuk mengisi kekosongan. Kedua, kami akan menyampaikan jumlah pengangguran yang ada di tingkat provinsi maupun delapan kabupaten. Dua hal ini, kami mau beraudiensi dengan MenPAN RB di Jakarta,” ucap Takimai.
Harus Kebanyakan Pencaker OAP
DPRD Papua Tengah berharap agar kuotanya diisi oleh mayoritas Orang Asli Papua. "Kami DPRD Provinsi Papua Tengah mengharapkan harus kebanyakan Orang Asli Papua [OAP] yang menempati. Sebab, DOB diperuntukkan untuk OAP," tutur Takimai.
Maksimus Takimai menambahkan, pihaknya memperjuangkan aspirasi belasan ribu Pencaker CPNS 2024 ini, adalah OAP juga banyak yang sedang menganggur di tempat atau daerahnya sendiri.
“Jadi perlu ada penerimaan CPNS formasi khusus Orang Asli Papua Tahun 2025 ini. Jadi, kami DPR Provinsi Papua Tengah memperjuangkan untuk belasan ribu Pencaker Orang Asli Papua itu harus ada penerimaan CPNS Tahun 2025. Itu yang kami mau bicara berdasarkan UU Otsus dan UU pembentukan DOB Papua Tengah,” tambah Takimai.
Untuk itu pihaknya akan memohon kepada MenPAN RB agar lebih pada kekhususan OAP dalam penerimaan CPNS Tahun 2025 untuk Papua Tengah maupun penerimaan CPNS mendatang baik di tingkat provinsi maupun delapan kabupaten harus dilakukan offline.
“Bukan online tapi, tes CPNS harus offline. Supaya penerimaan itu betul-betul yang diangkat itu orang asli Papua,” imbuhnya
Pihaknya menegaskan, penerimaan CPNS formasi Tahun 2024, pihak DPR Provinsi Papua Tengah agak kewalahan dalam pengawasan sebab pihaknya dilantik setelah seleksi CPNS ini sudah berjalan pada tanggal 20 Agustus 2024.
“Kami dilantik pas sudah di pertengahan, jadi kami dilantik tanggal 6 November 2024. Dan kami tidak ikuti dari awal, maka dengan ini terkait CPNS formasi tahun 2024 ini kami sudah sarankan kepada eksekutif perlu jaga itu pembagian 80-20. Jadi orang asli Papua itu 80 persen, sedangkan 20 persen disesuaikan tapi, kaum migran harus diangkat khusus mereka yang lahir dan besar di Papua, terutama di Papua Tengah,” tegas Maksimus.
Menurut dia, kondisi pencaker di Papua, khususnya provinsi Papua Tengah hanya mengharapkan CPNS. Sebab, tidak ada lapangan kerja lain. “Kalau kaum migran datang tes di sini jika tidak lolos, maka mereka kembali ke daerah pasti ada lapangan kerja lain dan cukup luas,” ujarnya.
“Tapi kami orang asli Papua hanya harapkan CPNS. Maka itu kami legislatif sungguh-sungguh perjuangkan dengan baik agar supaya mereka (pencaker) juga bisa bekerja sebagai pegawai ASN di atas tanahnya sendiri, terutama di provinsi Papua Tengah,” lanjutnya
Tanggapan BKPSDM Provinsi Papua Tengah
Kepala BKPSDM Provinsi Papua Tengah, Roland Jems Butarbutar saat dikonfirmasi tadahnews.com mengungkapkan, pihaknya akan mengumumkan hasil CPNS formasi Tahun 2024 pasca bersama DPRD Papua Tengah audiens dengan MenPAN RB di Jakarta.
“DPR Provinsi Papua Tengah minta kami (eksekutif) audiens ke MenPAN RB, pak Gubernur (Pj Gubernur Papua Tengah) sudah iyakan. Nanti setelah audiens baru diumumkan. Jadi, Pansus DPR mau tanya soal regulasi dan mekanisme pengangkatan CPNS ke MenPAN RB,” ungkap Roland.(*)
Gabriel H
