Tanah Papua Bukan Tanah Kosong! Mahasiswa se-Jayapura Melakukan Aksi Demo Damai Menolak Transmigrasi

Mahasiswa se-Jayapura Melakukan Aksi Demo Damai Menolak Transmigrasi di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin, (04/11/2024)- (#LaMa/TadahNews)

[Tabloid Daerah], Nabire -- Seluruh Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jayapura, Papua, menggelar Aksi Demonstrasi (Demo) Damai menolak trasmigrasi yang diwacanakan oleh Presiden terpilih ke-8 Indonesia, Jendral Tentara Nasional Indonesia (TNI) (HOR) (Purn.) Datuk Seri, Prabowo Subianto Joyohadikusumo, bersama Kabinet Merah-Putih. Aksi penolakan transmigrasi dilakukan di Lingkaran Abepura, Kota Jayapura, Papua, Senin, (04/11/2024).

Pantauan awak media Tadah News, BEM se-Jayapura, seluruh pimpinan mahasiswa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, mereka bersatu di dalam aksi demo damai penolakan terhadap Program Transmigrasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, "mahasisawa adalah tulang punggung masyarakat adat Papua, mahasiswa adalah agen perubahan di Tanah Papua, bukan transimigrasi karena, Tanah Papua bukan tanah kosong," orasi salah satu mahasiswa dalam aksi demo tersebut.

Orasi berganti orasi dari Mahasiswa dan Masyarakat Adat. Terdengar jelas dari pantauan tadahnews.com, "Segera hentikan pengiriman transmigrasi ke Papua karena, Papua bukan tanah kosong. Segera hentikan Program Strategi Nasional [PSN] dan tarik PSN dari tanah Merauke dan seluruh tanah Papua. Negara Republik Indonesia berhenti klaim tanah adat. Negara segera berikan pendidikan, kesehatan, ekonomi dengan layak bagi Orang Asli Papua (OAP)".

Program Transmigrasi ini dilakukan melalui Kementerian Koordinator (Menko) Bidang Infrastuktur dan Pemgembangan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyo dan Menteri Transmigrasi, Muhammat Iftitah Sulaiman Suryanagara, sehari setelah pelantikan Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia.

Hal ini menggerakkan seluruh elemen masyarakat apalagi mahasiswa dan masyarakat adat terlebih khusus di Tanah Papua. Sehingga, pimpinan-pimpinan mahasiswa, seluruh mahasiswa, bersama Masyarakat Adat Papua membawa pamflet, spanduk, poster, dan baleho, sebagai sikap tegas oleh para demonstran di Jayapura, Papua, yang bertuliskan; "Tanah Papua Bukan Tanah Kosong. Untuk Itu, Dengan Tegas Menolak Transmigrasi di Seluruh Tanah Papua".

"Kami seluruh mahasiswa di Jayapura dan masyarakat yang bergabung melakukan aksi pada hari ini, Senin, (04/11/2024), adalah murni kami atas nama seluruh akar-rumput, tulang-belulang, leluhur, dan dari yang masih dalam perut sampai yang sudah tua sedikit lagi mati, hari ini jelas sepeti yang ada di pamflet, spanduk, poster, dan baleho kami bahwa Tanah Papua Bukan Tanah Kosong, Kami Tegas Menolak Transimgasi," kata perwakilan Bem se-Jayapura, Ketua BEM FISIP Uncen, Marius Jagani.

Mereka menilai kebijakan program transmigrasi di Papua hanya akan membuat Masyarakat Adat Papua kesulitan dalam meningkatkan ekonomi. Karena, yang terjadi saat ini warga pendatang menguasai seluruh aktivitas ekonomi. Hak Tanah Adat dirampas, Masyarakat Adat akan kehilangan Hak Tanah Adat, Hutan, Air, serta Sumer Daya Alam (SDA) di Papua dengan proyek strategis nasional, program trasmigrasi besar-besaran dari luar Papua ke Tanah Papua.

"Tanah Papua ini butuh guru yang benar-benar mendidik kami, butuh dokter spesialis yang benar-benar mengobati kami, butuh perhatian khusus melalui Otsus tapi yang benar-benar penerapan keberpihakan kepada Orang Asli Papua itu nyata bukan rayuan belaka. Kalau program atau kebijakan transigrasi maka ekonomi Orang Papua hilang, Tanah Adat hilang, Hutan, Air, Flora-Fauna, Orang Papua yang sisa dari tersisah habis, dan termasuk SDA juga hilang. Ini semua masuk melalui rezim militeristik-oligarki di era Presiden baru, Prabowo. Yaitu: Melalui Proyek Strategis Nasional dan Transmigrasi besar-besaran ini," jelas Ketua BEM FISIP Uncen.

Demonstran "Tolak Transmigrasi" ini melakukan aksi di tempat, di Lingkaran Abepura, hingga didatangi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua, Herlin Beatrix Monim, menerima Aspirasi yang di dalamnya ada lima poin tuntutan.

Aspirasi ini, Wakil Ketua 1 DPRP Papua, Herlin Beatrix Monim mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima aspirasi dan akan meneruskan ke Pemerintah Pusat.

"Aspirasi ini [sambil memegang Aspirasi], kami DPRP telah menerima, bahwa kepada masyarakat, adik-adik mahasiswa, begitu banyak, dan kita juga ingin meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dengan situasi ini. Sehingga, kita datang langsung kepada masyarakat dan adik-adik mahasiswa bagi para pendemo untuk menerima aspirasi yang disampaikan terkait dengan penolakan transmigrasi. Kami akan teruskan ke pemerintah pusat,” ungkap Wakil Ketua 1 DPRP Papua, Herlin Beatrix Monim.

Tutup Ibu Wakil Ketua 1 DPRP Papua, pihaknya akan melakukan pertemuan internal DPRP dan akan menyerahkannya kepada Pemerintah Pusat.

"Hari ini, tentu ada pokok-pokok pikiran mereka di dalam aspirasi ini, tentang penolakan program transmigrasi yang di rencanakan oleh kabinet merah-putih Presiden Prabowo Subianto. Kami sebagai wakil rakyat menerima aspirasi ini. Tugas kami adalah membicarakan, merapatkan bersama lalu meneruskan kepada pemerintah pusat," tutup Monim.(#LaMa/tadahnews.com)

Reporter: Lambertus Magai

Editor: Melkianus Dogopia