 |
| Saat Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Papua Tengah Memberikan Materi Seminar Tentang, "Batas Wilayah Menurut Hukum Adat dan Administrasi Pemerintahan". - (#MelkyD-Tadah News) |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Bertujuan penyamaan persepsi lintas Organisasi (Kelembagaan) Adat, Perwakilan Suku di delapan Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua Papua Tengah (MRP Papteng) Kelompok Kerja (Pokja) Adat Menggelar Sosialisasi dan Rapat Koordinasi selama dua hari, Kamis (10/10/2024) dan Jumat (11/102024) di L'Price Restaurant and Lounge, Jalan Yos Sudarso, Oyehe, Nabire, Papua Tengah.
Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi ini dibuka oleh Yulius Wandagau, Ketua Pokja Adat MRP Papteng dan dihadiri oleh perwakilan Organisasi (Kelembagaan) Adat, Perwakilan Suku di delapan Kabupaten se-Provinsi Papua Tengah, termasuk beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah yang diundang untuk sekaligus membawakan materi seminar.
Para peserta yang hadir adalah berdasarkan undangan yang dikeluarkan pada tanggal 07 Oktober 2024, dan dianggap memahami Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otomatis Khusus (Otsus). Yang mana, MRP sebagai lembaga kultural untuk melindungi hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP) adalah simbol hadirnya Otsus di Tanah Papua.
Dalam Rundown dan pantauan awak media Tadah News di tempat kegiatan ini bahwa ada empat agenda utama selama dua hari itu. Diantaranya, untuk Hari Pertama, Kamis (10/10), yakni; Prosedur Formal Pembentukan Lembaga Adat serta Peran Lembaga Adat Dalam Memproteksi Hak-hak Dasar OAP, Batas Wilayah Menurut Hukum Adat dan Administrasi Pemerintahan. Dan, untuk Hari Kedua, Jumat (11/10), yakni; Prosedur Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berdampak Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, dan agenda terakhir tentang Hukum Adat.
Hari Pertama Sosialisasi dan Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi ini telah sukses dilaksanakan. Dan besok (Hari Jumat), merupakan Hari Kedua akan dilanjutkan.(#MelkyD/tadahnews.com)
Melkianus Dogopia
