Musa Boma Menilai Pertemuan Pemprov Papteng tidak membahas masalah utama (Ist.) |
[Tabloid Daerah], Nabire -- Ketua Tim Peduli Alam dan Manusia Kapiraya sekaligus tokoh pemuda Papua Tengah, Musa Boma, menyatakan kekecewaannya terhadap pertemuan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Papua Tengah bersama tiga kabupaten, yakni; Dogiyai, Deiyai, dan Timika. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos, M.M., di Aula Kantor Gubernur pada Kamis (26/9/2024).
"Pertemuan ini belum membahas isu yang paling krusial, yaitu: keberadaan perusahaan ilegal PT. Zommalion Heavy Industry di wilayah Wakiya," jelas Boma dalam pernyataannya, Senin (30/09/2024).
Musa Boma menyesalkan bahwa masalah perusahaan ilegal tersebut belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. Menurutnya, keberadaan PT. Zommalion Heavy Industry di Sungai Wakiya telah menyebabkan berbagai masalah yang memicu keresahan di masyarakat setempat, termasuk pengungsian warga Wakiya.
"Saya melihat pemerintah belum menanggapi masalah serius ini, padahal masyarakat Wakiya harus mengungsi karena dampak dari perusahaan ilegal tersebut. Pemerintah harus memahami bahwa rakyat adalah raja yang harus dihormati, karena keberadaan Republik Indonesia, Provinsi Papua Tengah, dan kabupaten-kabupaten ini ada berkat rakyat," ungkap Musa Boma.
Boma mendesak aparat penegak hukum, mulai dari Mabes Polri di Jakarta, Polda Papua Tengah, hingga Kapolres Dogiyai, Deiyai, dan Timika, untuk segera menangkap pimpinan PT. Zommalion Heavy Industry.
"Saya meminta agar Kepala Desa Wakiya dan kepala suku Kamoro di Wakiya, Kosmas Rooy Tapornamo, bertanggung jawab atas semua masalah yang terjadi di daerah tersebut," terangnya.
Musa Boma berharap pemerintah dan penegak hukum segera bertindak tegas demi kesejahteraan masyarakat Wakiya dan penyelesaian masalah yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan ilegal.(#LaMa/tadahnews.com)
Reporter: Lambertus Magai
Editor: Angsel H
Editor: Angsel H