.png)
 |
| Foto Bersama Masyarakat Adat Moi di Kampung Malaumkarta, Makbon, Sorong, usai Studi Valuasi Ekonomi/Dok.Gamkal-tadahnews |
Tabloid Daerah, Sorong -- Kegiatan Konsultasi Publik Studi Nilai Ekonomi di Vega Hotel, ini, difasilitasi oleh World Wide Fund for Nature (WWF) bekerjasama dengan Conservation Strategy Fund (CSF) atau Yayasan Strategi Konservasi Indonesia, dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah dilakukan di Kampung Malaumkarta, Makbon, Sorong, Papua Barat Daya pada hari Kamis (27/07/2023), Pagi hingga selesai.
Dari pantauan tadahnews.com, adapun yang hadir dalam kegiatan Konsultasi Publik Studi Nilai Ekonomi ini adalah Prof. Yulius Mollet dari Fakultas Ekonomi Universitas Cenderawasih (Uncen) sebagai narasumber. Kepala Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (PSPL) Sorong, Santoso Budi Widiarto, S.Sos., M.P. Dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Barat Daya, Rahman, S.STP., M.Si. juga dihadiri oleh WWF, CSF, AMAN, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sorong, Dinas Perikanan Kabupaten Sorong, Dinas Pertanian Kabupaten Sorong, dan Masyarakat Adat.
Studi Valuasi Ekonomi ini, sebelumnya telah dilakukan di lima kampung di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, yakni; Kampung Nendali, Yoboi, Soaib, Rephang Muaif, dan Sawesuma. Dan, kesempatan saat ini, di pertengahan tahun ini, kegiatan yang sama dilakukan di Kabupaten Sorong, Distrik Makbon, Kampung Malaumkarta.
Dalam pembukaan kegiatan ini, dikatakan sebagai salah satu bagian penting dari pelaksanaan studi dan upaya memperkuat kebijakan pembangunan inklusif maka Hasil Studi Valuasi Ekonomi ini perlu untuk dikonsultasikan bersama dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Untuk itu, dimohon kesediaannya bapak-ibu untuk dapat hadir pada Konsultasi Publik Hasil Studi Nilai Ekonomi Total Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Kawasan Ekosistem Masyarakat Adat Moi di Kampung Malaumkarta, Sorong, Papua Barat Daya.
Kepala Bapperida Provinsi Papua Barat Daya, Rahman, S.STP., M.Si hadir sekaligus memberi materi pada acara Konsultasi Publik Valuasi Ekonomi,di Vega Hotel, Sorong.
"Konsultasi publik ini bertujuan untuk melindungi masyarakat adat dengan segala kekayaan yang dimiliki berupa hutan dan alam," kata Rahman.
Rahman juga mengatakan ada program prioritas, yaitu; Pemberdayaan Seni, Budaya, dan Lembaga Adat. Dan, yang kedua adalah Pemberdayaan Masyarakat.
Pihaknya, fokus sebagai Pemerintah Papua Barat Daya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena, tujuan pemekaran ada tiga. Yaitu: Memperpendek rentan kendali, Mengangkat harkat dan martabat masyarakat asli papua, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ini akan dikaitkan pula dengan Rencana Induk Pengembangan Pembangunan Pulau Papua, yaitu; Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif, untuk mencapai itu tentu kita harus memulai dari bawah, salah satunya adalah masyarakat adat,” lanjut Kepala Bapperida Provinsi Papua Barat Daya itu.
Kepala Bapperida Provinsi Papua Barat Daya, Rahman, S.STP., M.Si hadir sekaligus memberi materi pada acara Konsultasi Publik Valuasi Ekonomi,di Vega Hotel, Sorong.
"Konsultasi publik ini bertujuan untuk melindungi masyarakat adat dengan segala kekayaan yang dimiliki berupa hutan dan alam," kata Rahman.
Rahman juga mengatakan ada program prioritas, yaitu; Pemberdayaan Seni, Budaya, dan Lembaga Adat. Dan, yang kedua adalah Pemberdayaan Masyarakat.
Pihaknya, fokus sebagai Pemerintah Papua Barat Daya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena, tujuan pemekaran ada tiga. Yaitu: Memperpendek rentan kendali, Mengangkat harkat dan martabat masyarakat asli papua, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ini akan dikaitkan pula dengan Rencana Induk Pengembangan Pembangunan Pulau Papua, yaitu; Papua Sehat, Papua Cerdas dan Papua Produktif, untuk mencapai itu tentu kita harus memulai dari bawah, salah satunya adalah masyarakat adat,” lanjut Kepala Bapperida Provinsi Papua Barat Daya itu.
Pada kesempatan yang sama, Pelaksana harian (Plh) Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sorong, Kepas Kalasuat menyatakan bahwa Masyarakat Moi sebagai Pemilik Hak Ulayat harus menjaga kelestarian alam. Sehingga, ada dampak positif kepada masyarakat, agar tetap berkelanjutan.
“Saat ini hutan dan alam kita rusak karena, ulah kita sendiri, dengan adanya konsultasi publik ini masyarakat yang ada di Malaumkarta selalu berkonsultasi terkat hasil alam yang ada disana agar selalu dikembangkan, dan supaya tetap berkelanjutan,” pungkas Kalasuat.
Tutupnya lebih lanjut, hasil-hasil alam yang ada harus selalu dijaga dan di kembangkan melalui sasi (egek). Sehingga, masyarakat mengambil hasil alam secukupnya.
Editor: Dani MB
.jpg)
