.png)
 |
| Jefry Wenda, Juru Bicara Nasional Petisi Rakyat Papua (PRP) sedang berorasi saat aksi demonstrasi damai di Jayapura. Foto: voaindonesia.com |
TaDahnews.com, Nabire -- Kembalikan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai wadah koordinatif berdasarkan Deklarasi Saralana Tahun 2014, ULMWP itu didirikan sebagai wadah koordinasi antar para diplomat untuk melakukan kerja-kerja diplomasi (lobi) dan kampanye Papua Merdeka di tingkat atau forum-forum Internasional.
Komite Nasional Papua Barat (KNPB) kepada tadahnews.com melalui artikel yang berjudul; "ULMWP Milik Rakyat Papua Bukan Milik Kelompok Tertentu Saja", menjelaskan perjalanan ULMWP menuju wadah koordinatif.
Dalam artikel (catatan kritis) yang dikeluarkan oleh Juru Bicara Nasional Pengurus Pusat KNPB, Ones Suhuniap bahwa terbentuknya ULMWP karena, KNPB melihat dinamika di Melanesia Spearhead Group (MSG) ini sangat penting untuk mendorong para diplomat untuk harus dipersatukan, terutama yang berada di luar negeri, agar dapat bersatu dalam agenda, maupun bersatu melihat wadah persatuan diplomat.
Sementara itu, Jefry Wenda, Juru Bicara Nasional 122 Organisasi yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) mengeluarkan surat terbuka kepada ULMWP. Ini isi suratnya:
Untuk United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dari 122 Organisasi yang tergabung dalam dalam Petisi Rakyat Papua (PRP).
Kepada yang terhormat semua anak Bangsa Papua dimanapun anda berada. Salam Juang!
Surat ini terpaksa kami buat secara terbuka guna menyampaikan satu sikap tegas secara bersama dari semua organisasi gerakan perlawanan di Papua yang tergabung di dalam PRP. Tentu saja surat ini keluar tidak terlepas dengan satu situasi yang menurut kami penting dan segera dituntaskan dalam waktu dekat, tanpa harus ditunda dengan alasan apa pun.
Surat ini wujud dari keresahan bersama akibat perampasan lahan yang masif, pembunuhan brutal, pemerkosaan, penangkap massal oleh negara penjajah Indonesia terhadap rakyat Papua. Pertimbangan ini mengharuskan adanya sikap tegas gerakan untuk menggalang kekuatan bersama. Membangun kekuatan Politik bersama, terlepas dari kepentingan faksi atau kelompok, jika tidak dilakukan segera maka rakyat Papua akan habis dihancurkan penjajah Indonesia.
Dalam etika borjuasi, tidaklah etis kami menyampaikan surat ini secara terbuka hanya saja, kami menyadari bahwa rakyat Papua merupakan subjek dari gerakan perjuangan pembebasan bangsa, salah satu kekuatan pokok revolusi nasional demokratik dan sebagai pelaku sejarah, penting untuk memahami dinamika gerakan, arah gerak dan apa yang harus dilakukan ke depan. Sehingga, sudah menjadi keharusan bagi setiap orang yang menganggap dirinya bagian dari bangsa Papua untuk mengakses semua informasi tentang kondisi hari ini dan apa yang harus kami lakukan.
Sehubungan dengan arus perkembangan politik yang tanpa kita sadari telah menimbulkan perpecahan amat sangat mengerikan dalam tubuh gerakan perjuangan bangsa Papua, baik tingkat diplomat maupun sipil yang kemudian berimbas pada berbagai macam pandangan di basis massa rakyat Papua. Situasi ini telah berlangsung lama tanpa ada titik terang dan membawa semua orang mengarah pada satu kebingungan lain, ke kebingungan yang lainya. Akibat dari situasi ini berdampak pada kerja-kerja perjuangan pembebasan nasional dan menghambat gerak perjuangan yang tidak ada artinya sama sekali.
Untuk keluar dari kekacauan yang berlarut-larut, maka, kami PRP sebagai front persatuan demokratik, gabungan dari gerakan perlawanan, pemuda, mahasiswa, dan rakyat Papua yang diundang dan hadir di antara 21 organisasi sebagai peserta pada pra KTT II ULMWP yang diselenggarakan oleh panitia KTT II ULMWP pada 19 – 21 Desember 2022 bertempat di Port Numbay, dengan ini menyatakan bahwa:
Pertama, Pra KTT II ULMWP adalah sah dan hasil dari Pra KTT II ULMWP merupakan suara bersama rakyat Papua.
Kedua, Kami Petisi Rakyat Papua mendesak panitia KTT II ULMWP agar segera melaksanakan KTT II ULMWP dalam waktu dekat.
Ketiga, Kami Petisi Rakyat Papua mendukung perjalanan sdr. Markus Haluk bersama delegasi yang membawa hasil Pra KTT II ULMWP yang menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan KTT II ULMWP. Pelaksanaan KTT II ULMWP adalah amanah konstitusi organisasi dan sebagai tempat untuk mempersiapkan ULMWP masuk sebagai anggota penuh Melanesian Spearhead Group (MSG).
Keempat, Kami mengajak seluruh rakyat Papua dan komponen gerakan perjuangan bangsa Papua juga solidaritas internasional, mari bersama kita mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan KTT II ULMWP.
Kelima, Sekali lagi kami tegaskan, apabila saran kami tidak diterima, maka kami yang tergabung dalam PRP dengan tegas memberikan ultimatum untuk siap mengambil kendali perjuangan secara menyeluruh baik di dalam maupun di luar negeri.
Demikian surat terbuka sebagai sikap bersama ini kami buat, atas perhatian semua anak bangsa yang merindukan satu rumah bersama yang terbuka, demokratik, partisipatif, dan solidaritas, sebagai tempat pertarungan ide serta gagasan revolusioner, sebagai tempat yang mengantarkan perjuangan menuju pintu kemenangan, kami ucapkan terima kasih. Salam jabat erat!
Surat yang dikeluarkan pada 17 Maret 2023 itu berasal dari 122 organisasi dan 718.179 Petisi Rakyat Papua tolak Otonomi Khusus (Otsus) dan Daera Otonom Baru (DOB) yang tergabung dalam PRP, seperti yang telah di langsir di laolao-papua.com.
Juru Bicara (Jubir) Nasional PRP, Jefry Wenda juga membuka 'aib' yang selama ini membawa ULMWP ke kehancuran, seperti yang telah dikeluarkannya artikel yang berjudul, "Membongkar Aib Kehancuran ULMWP".
Redaksi
.jpg)
