Mahasiswa di Manado Menuntut Negara Stop Jadikan Yahukimo Sebagai DOM, Ini Tuntutan Mereka

Mahasiswa Yahukimo di Manado, Sulawesi Utara membacakan pernyataan sikap "Hentikan Operasi Militer di Yahukimo"/Dok.EmilW

TaDahnews.com, Nabire -- Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa (PPM) asal Kabupaten Yahukimo di Manado melakukan jumpa pers terkait dengan Daerah Yahukimo yang dijadikan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), Sabtu (1/4/2023), di Manado.

Dalam keterangan pers yang diterima tadahnews.com, Pelajar dan Mahasiswa meminta hentikan pengiriman militer dan Stop! Jadikan Yahukimo Daerah Operasi Militer. Ini, sesuai dengan Tema Siaran Pers, "Hentikan Operasi Militer di Yahukimo".

"Selama pendekatan yang dilakukan Pemerintah adalah dengan pendekatan militer maka justru akan menelan korban kepada warga sipil. Oleh sebab itu, kami pelajar dan mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo di Provinsi Sulawesi Utara, menolak penambahan, pengiriman, dan Operasi Militer di Kabupaten Yahukimo, Propinsi Papua Pengunungan Tengah," tulis Mahasiswa Yahukimo di keterangan pers tersebut.

Menurut mereka konflik bersenjata di Papua justru akan terus terjadi dan tidak akan membuahkan hasil. Konflik di Papua tidak pernah diselesaikan karena, pemerintah terus melakukan pendekatan militeristik.

“Kami Pelajar dan Mahasiswa Yahukimo di Manado menolak tegas adanya penambahan pasukan TNI dan POLRI, serta Pendirian Pos-pos Militer di Kabupaten Yahukimo. Masalah di Papua sudah terjadi sangat lama tapi, tidak pernah diselesaikan, ” tegas Octo Heluka sebagai Koordinator lapangan (Koorlap) PPM Yahukimo di Manado, Sulawesi Utara.

Selain itu, Pelajar dan Mahasiswa Yahukimo juga soroti proses pelantikan Kepala Suku di Yahukimo yang dilakukan Bupati tanpa pertimbangan dan persetujuan dari seluruh elemen masyarakat di Yahukimo.

PPM Yahukimo di Manado juga meminta pemerintah mengevaluasi cara penanganan konflik di Papua yang selama ini dilakukan dengan pendekatan militer dengan cara Pendirian Pos-pos Militer yang justru memperburuk Wilayah Adat Lapago, khususnya Yahukimo.

“Pemerintah sudah tahu dan mengerti kalau pendekatan militer selama ini gagal menyelesaikan masalah konflik. Rakyat sipil selalu menjadi korban dari konflik TPNPB dan TNI-POLRI tapi, terus menggunakan pendekatan militer dengan cara Penambahan Pos - pos Militer dan penambahan Anggota TNI-POLRI di Yahukimo adalah kesalahan besar yang dilakukan selama ini oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, ” tulis keterangan pers melalui Koorlap Heluka.

Lebih lanjut, Pelajar dan Mahasiswa Yahukimo menyampaikan beberapa Poin tuntutan. Yaitu, sebagai berikut:

Pertama, Negara Indonesia segera Tarik Militer Organik dan non Organik dari Wilayah Kabupaten Yahukimo Maupun seluruh Tanah Air West Papua.

Kedua, Hentikan Tindakan Tangkap-Menangkap terhadap Warga Sipil di Yahukimo tanpa bukti yang jelas dan Stop! Intimidasi Warga Sipil di Yahukimo juga Seluruh Tanah Air West Papua.

Ketiga, Negara Indonesia Segera! Membuka Jurnalis Lokal, Nasional, dan Internasional di seluruh Teritory West Papua.

Keempat, Pemerintah Yahukimo Stop! Membuka ruang untuk membangun Pos-pos Militer di wilayah Kabupaten Yahukimo.

Kelima, Kami Gugat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yahukimo, agar mempertimbangkan kembali proses pelantikan yang mana telah melantik Kepala Suku tanpa pertimbangan dan persetujuan dari seluruh elemen masyarakat Yahukimo.

Keenam, Berikan Akses Perlindungan Hak-hak Anak untuk sekolah.

Tuntutan Perhimpunan Pelajar dan Mahasiswa Kabupaten Yahukimo di Manado, Sulawesi Utara itu dibacakan dengan nada yang tegas.(*)

Kontributor: Emil W

Editor: Angsel H