DARURAT KEMANUSIAN DI PAPUA

Penulis adalah Aktivis Pemuda Katolik Komisariat Cabang Paniai yang tinggal di Papua/dok.pribadi

Oleh; Yunus Gobai, S.Kom

I. Pengantar

Pemekaran akan membuka penambahan markas militer (TNI-POLRI) di Papua (Tanah Papua). Sebab, Pemerintah Indonesia yang masih menggunakan pendekatan militeristik di Tanah Papua sampai saat ini. Sepanjang tahun 1962-2004, paling sedikit 500 ribu jiwa rakyat Papua yang meninggal dalam 15 kali rentetan operasi militer dalam skala besar. Kemudian, dalam empat (4) tahun terakhir operasi militer terjadi di beberapa daerah. 2019-2020 Operasi Militer pecah di Nduga. Selanjutnya, di Puncak Jaya, Intan Jaya, Yahukimo, Kiriwok, dan di Aifat, Sorong. Dan, Tahun 2022-2023 dalam tiga (3) bulan, 49 warga Papua terkena tembakan Aparat, 14 orang diantaranya tewas tertembak.

Operasi militer tersebut berdampak banyak kerugian dan kehilangan bagi warga sipil: Pengungsian, Teror, Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), kehilangan rumah, dan harta benda. Kondisi ini mengakibatkan sulit mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan, bahkan akses jurnalis. Sementara, keamanan dan kenyamanan Orang Papua sangat diragukan di kota-kota besar lainnya. Papua merupakan pulau angka kematiannya paling tinggi. Salah satu penyebabnya adalah mati karena, dibunuh oleh orang tidak dikenal atau kematian misterius. Kematian dalam jumlah yang banyak juga diakibatkan karena, selain gizi buruk dan rentetan musim kelaparan, adalah operasi militer.

Berbagai kekerasan terhadap warga sipil yang terjadi di Tanah Papua selama ini terus menjadi sorotan rakyat Papua. Kasus kekerasan itu tidak jelas muara penyelesaiannya. Jika kekerasan terus terjadi di Papua, akan terus menjadi sorotan dunia internasional. Padahal, orang asli Papua bukan orang asing yang harus dibasmi. Mereka adalah warga negara yang harus dilindungi dan dihargai negara termasuk dalam kebebasan Hak Politik dan Hak Hukum.

II. Akar Persoalan Papua

Menentukan strategi yang paling tepat untuk mengatasi masalah keamanan di Tanah Papua dengan mengakhiri aksi-aksi kekerasan oleh siapa pun dan dengan motif apa pun tidak mudah.

Di dalam Buku, "Papua Road Map" yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2009 telah dituliskan akar masalah Papua yang meliputi: (1), Peminggiran, diskriminasi, termasuk minimnya pengakuan atas kontribusi dan jasa Papua bagi Indonesia. (2), Tidak optimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua, khususnya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan rendahnya keterlibatan pelaku ekonomi asli Papua. (3), Proses integrasi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang belum tuntas. (4), Siklus kekerasan politik yang belum tertangani, bahkan meluas. (5), Pelanggaran HAM yang belum dapat diselesaikan.

III. Data Kasus 2022-2023 di Papua

Rentetan kronologis kekerasan selama 3 bulan di Papua sejak Jokowi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia (RI) terjadi berbagai rentetan kekerasan di Papua dalam 3 bulan; 49 warga Papua terkena tembakan Aparat, 14 orang diantaranya tewas tertembak. Yaitu:

Pertama, diawali dari insiden pada Bulan Desember, (14/2022) di Mappi terjadi penembakan oleh aparat kepada sembilan (9) warga, enam (6) diantaranya adalah pelajar dari insiden ini satu (1) orang tewas.

Kedua, Insiden yang terjadi di Tolikara pada Bulan Desember, (19/2022) yang mengakibatkan 4 orang Papua menjadi korban timah panas akibatnya 1 orang tewas dan pelakunya belum pernah diadili sampai saat ini.

Ketiga, Insiden yang terjadi di Sentani pada Bulan Januari, (10/2023). Dimana, insiden ini menyebabkan 4 orang warga Papua jadi korban penembakan aparat, akibat dari itu 1 orang tewas.

Keempat, Insiden kembali terjadi di Mappi pada Bulan Januari, (21/2023). Dalam insiden penembakan aparat kepada warga Papua ini menyebabkan lima (5) orang sipil korban bahkan lagi-lagi 1 orang tewas.

Kelima, Insiden yang terjadi di Nabire pada Bulan Februari, (21/2023). Akibat dari penembakan yang dilakukan oleh aparat kepada warga, ini, menyebabkan 1 orang warga Papua tewas di tembak mati di tempat.

Keenam, Insiden yang terjadi di Wamena pada Bulan Februari, (23/2023). Akibat dari tembakan aparat kepada warga mengakibatkan 26 warga Papua terkena tembakan, 9 diantaranya tewas tertembak.

IV. Dorongan Pemerintah Laksanakan Evaluasi Pendekatan Keamanan Papua

Tidak ada pihak manapun yang menginginkan kejadian di Papua terulang lagi menjadi siklus kekerasan dalam beragam modus dan jenis. Tidak hanya kebijakan pemekaran. Namun, apapun yang dikerjakan pemerintah terhadap Papua akan ditentang oleh kelompok tersebut melalui sejumlah manuver. Tindakan kekerasan menjadi hal biadab yang dilakukan hanya demi menunjukkan eksistensi. Hingga saat ini tidak bisa dimengerti terkait masih adanya pihak, seperti; oknum aktivis atau elit politik yang condong berada di belakang kelompok brutal tersebut.

Sejumlah pihak secara responsif tidak hanya merasa sakit hati, menyayangkan, ataupun mengecam tindakan Militer TNI dan POLRI di Tanah Papua, seperti; kejadian di Tanah Papua selama 3 bulan. Namun, sudah pada tindakan konkrit mendorong pemerintan untuk mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua agar siklus kekerasan tidak berulang dan menimbulkan banyak lagi korban di Papua.(*)

Penulis adalah Aktivis Pemuda Katolik Komisariat Cabang Paniai yang tinggal di Papua.