Lantik 170 PPD, Ini Pesan dan Harapan Ketua KPU Pegunungan Bintang

Ketua KPU TLM Lantik 170 PPD/@tadahnews.MA

TaDahnews.com, Nabire -- Sesuai tahapan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pegunungan Bintang, Titus Lao Mohy, S.Si. M.Si., melantik 170 orang anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) tingkat Kabupaten Pengunungan Bintang, Rabu (04/01/2023), di Aula Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Oksibil.

Pada kesempatan tersebut Titus Lao Mohy (TLM) menegaskan bahwa saudara-saudara yang dilantik sebagai anggota PPD di 34 distrik pada hari ini merupakan perpanjangan tangan dari KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di tingkat distrik, untuk membantu KPU dalam melaksanakan tahapan Pemilu tahun 2024 mendatang di distrik masing-masing.

“Banyak pihak selama ini menganggap PPD itu bagian dari tim sukses. Image ini harus kita hilangkan dengan bekerja sesuai perundang-undangan, PKPU dan juknis yang dikeluarkan oleh KPU RI. Dan, Saya berharap para anggota PPD yang dilantik agar senantiasa mentaati semua ketentuan dalam mengawal pelaksanaan pesta demokrasi di Kabupaten Pegunungan Bintang terutama di masing-masing distrik. PPD Bukan tim sukses tapi penyelenggara pemilu di tingkat distrik. Hal ini harus dibuktikan dalam implemntasi tahapan Pemilu di lapangan,” Tegas TLM.

Ditegaskan pula bahwa jika ada persoalan di tingkat anggota PPD harus dan mampu menyelesaikan secara baik di lapangan.

TLM berharap agar persoalan-persoalan di tingkat distrik harus diselesaikan di distrik, dan dimintainya agar tidak membawa ke KPU untuk diselesaikan pada tingkat kabupaten.

“Saudara terpilih sebagai anggota PPD dari sekian banyak pelamar karena, dianggap mampu dan layak. Untuk itu, saya harap agar kepercayaan ini harus diimplementasikan dalam kerja-kerja PPD di distrik,” harapnya.

Lanjut TLM, diingatkan oleh ketua KPU yang juga eks kuli tinta ini bahwa ke depan dalam tahapan Pemilu tahun 2024 masalah sangat kompleks. Karena, mengurus nasib para caleg mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD di tingkat kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD RI, juga termasuk tahapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Wapres).

“Saya berharap ketua dan anggota PPD agar senantiasa berkoordniasi kepada KPU jika ada hal-hal teknis yang merintangi tahapan Pemilu di tingkat distrik. Karena, dalam Pemilu pastinya akan berhadapan dengan banyak caleg yang tentu semua kepentingan akan masuk di distrik yang membuat konsentrasi terganggu. Untuk itu, harus siapkan mental secara baik, agar pelakasanaan Pemilu di masing-masing distrik dapat berjalan dengan baik. Dan kerja harus professional dengan menghindari hal-hal yang merugikan diri sendiri dan masa depan. Karena, sudara-sadaura yang dilantik adalah sebagian besar pencaker sehingga harus menjaga nama baik di masyarakat,” kata TLM.

Sementara itu, anggota Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Pegunungan Bintang, Yanus Tepmul menjelaskan bahwa KPU dan Bawaslu itu satu rumah tapi beda kamar, dimana tahapan yang dilaksanakan oleh saudara-saudara KPU dan PPD akan diawasi oleh rekan-rekan Bawaslu dan Panwaslu tingkat distrik.

“Sehingga persoalan di lapangan dapat diselesaikan secara baik dan selalu mengutamakan kepentingan daerah. Komunikasi dibangun antar PPD dan panwaslu agar tahapan Pemilu di masing-masing distrik dapat berjalan dengan baik. Jangan penyelengara dan pengawas jadi aktor pemicu masalah di distrik. Hal ini harus kita hindari,” Tegasnya.

Pada kesempatan yang sama pula Wakil Kepala Polisi Resor (Wakapolres) Kabupaten Pegunungan Bintang, Kompol Willy menegaskan bahwa banyak masalah di Kabupaten Pegunungan Bintang, sehingga saudara-saudara PPD agar menghindari hal-hal yang memicu konflik horizontal di masyarakat.

“PPD harus kerja sesuai aturan yang diberikan. Jangan ciptakan masalah di tingkat distrik. Berharap kita semua menjaga situasi kamtibmas di kabupaetn Pegunungan Bintang, agar agenda negara ini dapat berjalan lancar, aman dan terkendali tanpa ada masalah,” pungkasnya.

Pelantikan tersebut diambil sumpah janji oleh Pdt. Alfons Yeimo, mewakili dari Protestan dan Pr. Leonardus, mewakili dari Katolik, dan dilanjutkan arahan dari komisioner KPU Pegunungan Bintang sesuai divisi masing-masing. Yaitu: Divisi keuangan, umum dan logistik, Maria Yusinta. Divisi teknis, Anselmus Uropmabin. Divisi hukum dan pengawasan, Decki Dogopia. Divisi data. Dan, Hitigie Wetipo. Divisi Parmas dan SDM.

Calon Reporter: Melianus Adii

Editor: Angsel H