 |
| Para korban K2 Nabire padati Kantor DPRD menyampaikan aspirasi, Bentuk Pansus dan Revisi Hasil K2 Nabire/dok.tadahnews-EmanP |
TaDahnews.com, Nabire -- Ratusan Honorer dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menggelar aksi Demonstrasi (Demo) menyampaikan aspirasi di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire, menolak hasil K2 800 nama. Mereka menilai nama-nama yang keluar dan ditempel itu penuh manipulatif, Rabu (18/1/2023).
Hal ini dibenarkan salah satu koordinator, Pit, dirinya mengatakan kami semua ini bersama Asosiasi Honorer Kabupaten Nabire Menolak Hasil K2 di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Nabire karena, nama-nama yang lulus itu hampir semua tidak tahu honorer di dinas mana dan nama mereka ada.
"Kami semua ini yang tergabung dalam Asosiasi Honorer Kabupaten Nabire menolak hasil K2 Nabire datang berdasarkan data dan kami menanyakan kebenaran fakta dari nama-nama yang dinyatakan lulus K2 Nabire. Karena, nama-nama mereka ini tidak ada di dinas yang kami kerja, kami tidak tahu dari mana mereka. Nah, ini yang tolong BKD dan Bupati jelaskan," kata Pit dalam orasinya, dikutip tadahnews.com.
Lanjut Koordinator itu, kami merasa nama-nama yang tidak jelas ini datanya dimanipulasi oleh oknum-oknum yang tidak mau bertanggung jawab dan mengorbankan kami yang telah kerja sebagai honorer lama dari Bupati Adi Pata hingga Isaias Douw periode pertama.
Sebelum bertolak menuju DPRD, massa berkumpul lebih dahulu di Pantai Nabire sekitar Pukul 10:30 waktu Papua (WP). Kemudian, bertolak menuju Kantor DPRD yang berlokasi di Kelurahan Kalibobo, Distrik Nabire Kota.
Di Kantor, para DPRD yang menyambut massa diantaranya; Merci Kegou, Muhammad Iskandar, Sambena Inggeruhi, Salmon Pigai, Klemens Danomira, Rohedi Cahya, Evan Ibo, dan Amandus Pigai.
Dalam aksi penyampaian aspirasi ini, sejumlah tenaga honorer dari berbagai perwakilan OPD berorasi, diantaranya; perwakilan Rumah Sakit, Kantor Distrik, Kantor Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Bappeda, Setda, Dinas Perdagangan, Dinas Kesehatan, para Guru Honorer, BPBD Nabire dan Sekwan DPRD Nabire.
Massa menyesalkan hasil K2 yang tidak mengakomodir mereka yang sudah bertahun-tahun menjadi tenaga honorer. Namun, hasil K2 justru memunculkan sebagian nama-nama yang menurut massa tidak pernah honor.
Massa honorer bahkan membawa spanduk berisi foto dan nama-nama diduga honorer fiktif. Ada yang bekerja sebagai Satpam, Pegawai Bank, Mekanik Bengkel, dan lain sebagainya.
Dalam aksi ini, massa meminta agar DPRD bisa membentuk Pansus untuk memanggil Bupati Nabire beserta Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Nabire serta para Pimpinan OPD untuk menjelaskan kepada DPRD dan massa honorer terkait proses rekrutmen K2 yang telah diumumkan beberapa waktu lalu.
Kepada DPRD, massa berharap agar proses ini dilakukan secara terbuka. Massa honorer juga meminta agar hasil K2 yang telah diumumkan harus segera direvisi.
Nama-nama yang diduga honorer fiktif harus dicoret dari daftar kelulusan K2 yang sudah diumumkan serta diganti dengan tenaga honorer yang benar-benar mengabdi di instansi masing-masing.
Massa honorer juga menegaskan selama hal ini belum diakomodir dan diselesaikan, maka massa honorer akan melakukan aksi mogok kerja.
Aksi berjalan dengan damai, dan turut dikawal oleh aparat Kepolisian bersama Satpol PP.
Sebelumnya, aksi penyampaian aspirasi telah dilaksanakan oleh massa honorer pada hari Senin (16/01/2023) di Kantor BKD Nabire, Kantor Bupati Nabire, dan Kantor Pengadilan Negeri (PN) Nabire.
Kepada massa, Bupati Nabire menyatakan bahwa pemerintah kabupaten Nabire akan mengusulkan 800 orang untuk dimasukkan dalam formasi non ASN. Bupati Nabire sendiri telah membatalkan hasil K2 yang diumumkan Jumat pagi (13/01/2022).
Pembatalan tersebut disampaikan Bupati Nabire melalui pesan suaranya yang beredar di sejumlah grup Whatsapp.
“Saat ini saya ambil sikap bahwa 800 orang saya batalkan. Ketika kabupaten Nabire ada penerimaan online, tes terbuka, itu nanti kita akan ikuti bersama-sama. Hari Senin, saya akan kirim surat kepada Menpan untuk batalkan hasil verifikasi dan saya akan publikasikan surat tersebut kepada kita sekalian supaya itu diketahui”, kata Bupati Nabire.
Kontributor: Eman Pekei
Editor: Angsel H
