 |
| Dialog Poksus DPRP Papua: Adolfina Kum Membeberkan Dampak Tailing Freeport Di Mimika Timur Jauh/@JohnNRGobai |
TaDahnews.com, Jayapura -- Sejak kehadiran Perusahaan (P.T) Freeport pada Tahun 1967 melalui Undang-undang Penanaman Modal Asing (UU PMA), Nomor 1 Tahun 1967 di Papua, wilayah adat Suku Amungme dan Kamoro telah membawa dampak buruk bagi Masyarakat Adat setempat.
Berbagai aspek perubahan lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup karena, keberadaan perusahaan pertambangan PT. Freeport, itu, membuang Limbah Beracun Kimia ke Sungai Ajikwa-Wanogong, suku asli di wilayah pesisir Timika, yakni; Suku Amungme, dan Suku Sempan di Distrik Agimuga, Jiita, Manasari di wilayah Mimika Timur jauh, ini, menjadi malapetaka yang diderita bertahun-tahun.
Hal itu dikatakan koordinator, Lembaga Peduli Masyarakat Mimika Timur Jauh (LEPEMAWIL) Mimika Timur, Adolfina Kum, dalam Dialog yang dilaksanakan Poksus Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Jayapura, Selasa (1/11).
Lebih lanjut Kum mengatakan bahwa selama 10 Tahun, sejak 2013, Komunitas kami mengadvokasi Non Litigasi dengan mediasi, sosialisasi pendokumentasian, Riset, kampanye, dan membangun pendidikan kesadaran bagi korban perempuan di Area lingkar Tambang.
"Lobi atau negosiasi ke Pemerintah dan Perusahaan terkait dampak pembuangan limbah ke wilayah pesisir, Kami bicara soal nasib 6,484 (data statistik Timika dalam angka Tahun 2019 - 2020). Penduduk di tiga distrik. Yaitu: Distrik Agimuga ,Jita, dan Manasari. Saat Ini, tidak lagi memiliki akses jalur transportasi laut karena, sungai yang menjadi jalur transportasi utama telah mengalami sendimentasi dan pendangkalan akibat pembuangan limbah," pungkasnya.
Lanjut menjelaskan, Adolfina, Saya sebagai anak adat, dan juga sebagai perempuan pemberi kehidupan di sekitarnya memunyai tanggung jawab untuk memediasi masalah ini kepada pihak Pemerintah, LSM, Lembaga Adat, dan PT Freeport sebagai pelaku akar masalah Pencemaran Lingkungan, serta pembunuh segala habitat di Tanah Amungsa, Bumi Kamoro.
Bicara mengenai dampak, Adolfina Kum membeberkan dampak buruknya sesuai data riset-investigasi oleh LEPEMAWIL.
Kum menyebutkan satu per satu permasalahan yang ditemukan di lapangan, adalah sebagai berikut:
1. Hilangnya Budaya dan Mitos Suku Asli Setempat,
2. Hilangnya Mata Pencaharian,
3. Krisis Pangan Lokal,
4. Krisis air bersih,
5. Kesehatan Terganggu,
6. Pohon Mengering,
7. Kematian Ikan secara Massal,
8. Tertimbunya Sungai Oleh Limbah,
9. Akses Jalur transportasi laut yang terisolir, 10. Pengungsian Masyarakat Adat.
"Kehadiran Freeport selama 56 tahun bagi suku Amungme, Kamoro, dan Sempan, berubah kehidupan peradapan mereka. pembuangan limbah beracun kimia ke sungai Ajikwa-Wanogong berdampak sungai-sungai tercemar, krisis air bersih Ekosistem laut dan darat rusak terkontaminasi limbah," tegas Adolfina Kum.
Ditambahkannya, tempat keramat hilang, degradasi pulau kecil, kematian Ikan secara massal, makanan laut mulai mati perlahan-lahan, sehari-hari mereka menghirup dan mengkonsumsi air Sungai yang tercemar, serta kehilangan produksi pangan lokal (sagu) Ubi, Talas, dan Pisang. Tambah lagi kehilangan tempat berburu di hutan, sungai, laut, pohon mengering, sungai jadi dangkal, dan hilang karena, sendimentasi, kehilangan dusun yang berakibat Pengungsian di atas Tanah Adat mereka sendiri. Ini, berakibat pada kesehatan Masyarakat Adat sekitar.
Masih di kegiatan Dialog Poksus DPRP, yang bertemakan: "Dampak PT. Freeport Indonesia pada Lingkungan Hidup di Mimika dan Amungsa," Adolfina Kum masih mempertegas penjelasan disekitar kesehatan.
"Wabah penyakit kulit, Penyakit menular, sesak nafas, badan gatal-gatal, gangguan pernapasan, adalah penyakit yang kami jumpai pada masyarakat di kampung seolah-olah ini jadi penyakit turunan moyang kami," bebernya.
Setelah mendengar pemaparan dari Ketua LEPEMAWIL, Ibu Adolfina Kum. Ketua Poksus DPR Papua, John NR Gobai mengatakan bahwa hari ini kami mengadakan kegiatan dialog dalam rangka mendengarkan keterangan dan informasi dari aktivitas lingkungan di Mimika, Adolfina Kum dan timnya.
"Tim ini selalu melakukan advokasi terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi dan pendangkalan sungai yang terjadi di Mimika Timur jauh. Kerusakan lingkungan ini menurut informasi, terjadi karena operasi dari pertambangan PT Freeport Indonesia," tandasnya.
Lanjut Gobai, sesungguhnya sebagai anggota DPR Papua yang mewakili wilayah dari Nabire sampai dengan Mimika, kami juga sudah sering melakukan kunjungan ke sana dan mendengarkan langsung keterangan yang disampaikan oleh warga yang ada di Mimika termasuk dari rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Mimika.
"DPR Papua juga akan melakukan Fokus Grup Diskusi (FGD) dalam rangka mencari solusi dan menjembatani tim ini untuk dapat berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait.
Tutup John NR Gobai, melalui FGD, kami percaya Tuhan pasti menolong kami. (*)
Admin
