Penguatan Lembaga Pelopor Pendidikan di Papua

Kelompok Khusus DPR Provinsi Papua,John NR Gobai

Oleh John NR Gobai*)

Pengantar

Lembaga Pelopor Pendidikan di Papua yang dimaksudkan dalam Pasal 56 UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua sudah dimandatkan menjadi kepanjangan tangan pemerintah. Yaitu: Yayasan Pendidikan Kristen (YPK), Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK), Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-gereja Injil (YPPGI), Yayasan Pendidikan Advent (YPA), Yayasan Pendidikan Islam (Yapis). Jumlah sekolah yang dimiliki oieh lembaga-lembaga pendidikan pelopor ini cukup banyak dan tersebar hingga ke daerah-daerah yang terpencil dengan sekolah berasrama. Sehingga, peranan mereka dalam bidang pendidikan tetap harus dihormati dan terus ditingkatkan.

Penguatan Yayasan ini berupa: Tenaga Pendidik yang ASN (Aparatur Sipil Negara), Diklat, Dana untuk Kelola Asrama.

Hal ini, diatur dalam Pasal 56 Ayat 5 UU No 21 tahun 2001. Namun, pengaturan ini dalam Pasal 56 No 2 Tahun 2021, diatur pemerintah dan memberikan kesempatan kepada Lembaga Keagamaan, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), dan dunia usaha untuk menyelenggaran Pendidikan.

Pengaturan ini tentu akan mengakibatkan multi tafsir, yang mungkin juga dapat mengesampingkan peranan Lembaga Pelopor Pendidikan di Papua, seperti; YPPK, YPA, YAPIS, YPPGI, dan YPK.

Pengaturan Penguatan

Pemaknaan ini diusulkan-masukan untuk memberikan penguatan kepada Lembaga Pendidikan Swasta khususnya lima Lembaga Pelopor Pendidikan di Papua, seperti; YPPK, YPPGI, YPA, Yapis, dan YPK. Yayasan dari Gereja dengan Pola Asrama ini telah berjasa sejak Pemerintahan Belanda dengan membangun asrama-asrama untuk mendidik Pemimpin Papua. Antara lain; di Fak-fak, Miei, Teluk Wondama, Serui, Korido, Kabupaten Supiori, Jayapura, Waena, Kotaraja, Tiom, Wamena, Asmat, Merauke dan Kokonau.

Dasar Regulasi

UU No 2 tahun 2021, Pasal 56 pada ayat: 4. Dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di Provinsi Papua.

Ayat 5. Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan bantuan dan/atau subsidi kepada penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memerlukan.

Ayat 6. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Papua, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib:

a. Mengalokasikan anggaran pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan tinggi bagi Orang Asli Papua (OAP),

b. Menyediakan satuan pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, serta pendidik dan tenaga kependidikan, dan

c. Menjamin kesejahteraan dan keamanan pendidik dan tenaga kependidikan.

Ayat 7. Anggaran dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf (a) merupakan pelengkap terhadap pelaksanaan pendidikan yang sumber pendanaannya berasal dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus.

Penerimaan Khusus Guru Yayasan

Perlu didorong adalah, dengan adanya (bisakah ada) regulasi turunan yang memberi ruang kepada sekolah-sekolah Swasta khususnya Lembaga Pelopor Pendidikan di Papua membuat formasi ASN sendiri sesuai kebutuhan sekolahnya, termasuk nanti penempatannya sesuai usulan dari sekolah swasta atau Lembaga pelopor pendidikan di Papua.

Karena, selama ini formasi guru berdasarkan sekolah negeri karena sesuai UU ASN yang membuat formasi ASN adalah instansi pemerintah, tentu akan lebih banyak utk memenuhi kebutuhan sekolah negeri, sementara banyak tenaga kontrak atau honorer yang mengabdi di sekolah yayasan, sehingga terlihat sekolah yayasan seperti menjadi tempat pelatihan menjadi guru, untuk itu perlu ada kebijakan memberi ruang kepada sekolah sekolah Swasta khususnya Lembaga Pelopor Pendidikan di Papua membuat formasi ASN sendiri sesuai kebutuhan sekolahnya, termasuk nanti penempatannya sesuai usulan dari sekolah swasta atau Lembaga pelopor pendidikan di Papua, ini penting untuk mengantisipasi kebijakan penarikan Guru ASN dari sekolah swasta.

Penutup

Kami ingin agar lembaga pelopor pendidikan mendapat prioritas utama, sehingga kami mengusulkan Raperdasi Papua tentang Penguatan Lembaga Pelopor Pendidikan di Papua.

Materi muatannya adalah. Yaitu;

1. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten memunyai kewenangan menetapkan kebijakan, standar, norma untuk penguatan lembaga pelopor pendidikan di Papua memberikan penguatan kepada Lembaga Pelopor Pendidikan di Papua berupa Dana, Tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Formasi khusus Penerimaan ASN khusus sekolah swasta, Sarana, dan prasarana pendidikan, Bantuan pengelolaan Asrama pada sekolah berasrama.

2. Pada Sekolah berasrama dikembangkan Kelas Terintegrasi Pendidikan Vokasi.