FOPERA Paniai Menolak Provinsi papua Tengah dan Kawal Pansus Yang Akan Dibentuk DPRD

Foto: FOPERA Paniai Menolak Provinsi papua Tengah dan Kawal Pansus Yang Akan Dibentuk DPRD/@sadaiyeimo

TaDahnews.com, Paniai -- Front Persatuan Rakyat (FOPERA) Meepago, Papua di Kabupaten Paniai Melakukan Aksi Demonstrasi (Demo) Damai Tolak Daerah Otonomi Baru (DOB), Pemekaran Provinsi Papua Tengah Dan Seluruh Provinsi, Kabupaten, di Tanah Papua. Senin (14/03/2022).

Demo Damai berjalan aman, damai, dan tertib. Masing-masing titik kumpul yang sudah dibagi FOPERA, berkumpul dan melakukan"long march" ke titik tujuan sasaran aksi yang telah ditentukan.

Orasi, "waita", dan Yel-yel "Tolak DOB Pemekaran Provinsi Papua Tengah" bergantian dilakukan di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Paniai.

Menanggapi orasi dari massa aksi, DPRD Kabupaten Paniai di halaman kantor DPR mengatakan bahwa akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna untuk mengawal aspirasi rakyat akar-rumput ini.

Usai Demo Damai, Juru Bicara aksi (Jubir) FOPERA menanggapi pansus yang dimaksud oleh DPRD.

"Penyampaian atau respon DPR soal Pansus itu. Kami terima soal pansus tadi dan respon dari kami adalah mereka akan siap menfasilitasi kami untuk bentuk tim pansus agar aspirasi ini tindak-lanjut jelas sampai ke Provinsi. Dan, bila perlu harapan kami FOPERA juga itu tindak-lanjut sampai ke pusat, supaya pemekaran ini tidak boleh", tegas Amos Kayame, JuBir FOPERA saat menanggapi maksud pansus oleh DPRD dikutip media ini.

Lanjut Kayame, kami rakyat Paniai yang sudah terorganisir dalam FOPERA ini sangat kesal. Karena, Bupati ini tidak di tempat, bagi kami itu Bupati menunjukkan bahwa ia perjuangkan itu ilegal karena, ilegal sehingga dia terkesan takut.

Sementara itu, Koordinator Umum FOPERA, juga menyikapi agenda soal Pansus.

"Jika tim Pansus yang dibuat oleh DPRD ini tidak berjalan maka, kami akan lakukan aksi jilid ll, itu sikap," kata Abet Gobai, Koordinator Umum FOPERA saat dikunjungi media ini.

Tutup Gobai, kami akan sikapi dengan aksi jilid II ini jika Pansus tidak berjalan baik, dan dalam aksi itu Bupati harus hadir dan harus tanda tangan, dia harus menerima kenyataan bahwa rakyat paniai ini menolak Provinsi Papua Tengah.(*)

CR: Sadai WP. Yeimo

Editor: Admin