Lomba Menulis Artikel Dalam Bahasa “Suku Mee”, Ini Tanggapan MAI Deiyai

Foto: Sonny Dogopia, Ketua MAI Deiyai

Deiyai, Tadahnews.com -- Lomba menulis artikel ini bertemakan “Melestarikan Nilai-Nilai Budaya Warisan Leluhur Mee”, Masyarakat Adat Independen (MAI) Deiyai menanggapi bahwa perlu mengasah “bahasa ibu” tapi, tidak boleh dipolitisasi praktis atau pun pencitraan.

Hal ini dibenarkan oleh Ketua MAI Komite Kota Deiyai.

“MAI mengapresiasi terciptanya ruang-ruang seperti yang diselenggarakan oleh Dumupa Odiyaipai Foundation, ini disemangati oleh hadia melalui lomba, dan memang bahwa perlu mengasah bahasa ibu yang kian teruncing punah,” kata Sonny Dogopia, ketua MAI Deiyai kepada awak media ini, Minggu (14/2/2021), melalui via-telphonecelluler.

Lanjut ketua MAI Deiyai, selagi baik bagi masyarakat wilayah adat Meepago khususnya Suku Mee untuk mengasah dan memperkuat jati diri maka penting untuk mengambil bagian di dalamnya, hanya saja ajang-ajang seperti itu terkadang dipakai oleh para elit politik lokal di Papua untuk mereferensikan dan nantinya berkoar-koar di panggung kontestan pemilhan DPR, DPD, Bupati, Gubernur, dan atau Presiden, nah, ini yang tidak boleh, atau MAI mengutuk hal-hal seperti itu, termasuk tidak boleh dipakai untuk pencitraan.

Penjelasan lebih lanjut bahwa di era orde baru atau era reformasi negara Indonesia ini justru melahirkan dan semakin kokohnya kaum penguasa politik dari berbagai partai politik praktis yang kini dililiti para jendral militer Indonesia, dan mengklaim mendapatkan suara rakyat dari yang namanya demokrasi konyol, padahal itu hanya seperti lift bagi kaum kapital global, nah, untuk Papua itu tidak bisa mengikuti arus era reformasi itu karena, Papua sendiri hingga saat ini sebuah wilayah yang terkoloni sehingga dampaknya banyak selain pelanggaran HAM, ada juga bahasa ibu atau bahasa daerah yang teruncing punah sehingga Dumupa Odiyaipai Foundation melakukan gerakan melestarikan melalui lomba ini.

Ketika ditanya awak media ini, apakah kehadiran Otonomi Khusus ini belum cukup, ataukah tidak mampu, atau seperti apa penjelasan MAI. Ini jawabannya.

“Sebuah wilayah disebut daerah Otonomi Khusus, apalagi semakin banyaknya Daerah Otonom Baru, berarti yang semakin mekar apanya? Sementara gejolaknya tidak kunjung padam atau belum terselesaikan? Artinya bahwa ada narasi historis yang tidak pernah dibuka secara transparan, damai, demokratis, dan meghadirkan pihak-pihak menengah untuk menyelesaikan gejolak di dalam Otonomi Khusus itu,” tutur Sonny Dogopia.

Tambahnya, Otonomi Khusus itu diberikan untuk meredam isu Papua Merdeka oleh penguasa negara Indonesia yang sedang menjajah bangsa lain dalam hal ini West Papua, nah, kalau dilihat dari kajian jurnal melinda jangki bahwa pada dasarnya West Papua versus Indonesia belum final di Pepera 1969, yah, memang buktinya bahwa orang Papua kian hari semakin termajinal dan hak-hak yang melekat pada orang Papua semakin terancam punah, seperti bahasa daerah itu, dan lain-lain.

Tutupnya, dasar dari Otonomi Khusus saja seperti itu, belum lagi materi Otonomi Khususnya tidak berasal dari hasil kesepakatan rakyat sektoral yang tertindas akibat kolonial Indonesia yang sebagai pintu masuknya kapitalisasi di Tanah Air, West Papua, bahwa meskipun kebanyakan dibahas itu adalah hak-hak dasar orang Papua atau masyarakat adat Papua namun, pada implementasinya kita bisa rasakan, malahan, kita seakan sebagai korban walaupun sejalan dengan kehadiran Otonomi Khusus.

Redaksi telah mengirim pandangan dari Dumupa Odiyaipai Foundation (DOF) terkait berita ini. Tetapi, hingga berita ini diturunkan belum ada balasan.