Laurenzus Kadepa: Satu Tahun Di DPRP, Jujur Aspirasi Rakyat Belum Tuntas, Saran dan Kritik Dibutuhkan

Foto: Laurenzus Kadepa,
Anggota Komisi I, DPRP/
Sumber Foto

TaDahNews.com, Jayapura -- Laurenzus Kadepa, DPRP Periode 2019-2024 melalui akun media sosial, "facebook", mengatakan bahwa sejak tanggal 31 Oktober 2019 hingga saat ini sudah satu tahun, 31 Oktober 2020, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Provinsi Papua, namun, jujur, Aspirasi Rakyat Belum Tuntas.

Laurenzus Kadepa, Anggota Komisi I, Dewan Perwakila Rakyat Papua (DPRP) membuka semua aspirasi-aspirasi rakyat Papua yang belum diselesaikan oleh DPRP.

"Tepat hari ini tanggal 31,Oktober 2020, sudah genap 1 tahun saya bekerja sebagai anggota DPR Papua periode 2019-2024. Sejujurnya dalam setahun ini banyak aspirasi rakyat yang belum tuntas. Aspirasi2 rakyat tersebut antara lain." tulis Laurenzus Kadepa di akun Facebooknya, dikutip media ini.

Ini Aspirasi-aspirasi Rakyat Papua, dikutip langsung dari akun facebooknya:

1. Masalah Mogok Kerja Freeport.

Tahun 2017 management freeport, kontraktor dan subkontraktor secara sepihak memberhentikan 8.300 karyawan dan hingga saat ini mereka korban masih menuntut keadilan dimana- mana. Baik di Jakarta ke Pemerintah pusat, ke Pemerintah Provinsi Papua di Jayapura, dan kabupaten Mimika di Timika. Rupanya pemerintah pusat -daerah sudah tutup mata dengan masalah ini. Padahal dampak dari pada pemutusan kerja sepihak ini besar. Saat ini sudah puluhan karyawan meninggal dunia akibat BPJS diblokir, putus sekolah/ pendidikan bagi anak2 karyawan, kekerasan dalam rumah tangga meningkat, dan anggka pengangguran makin tinggi di Papua dan masih banyak lagi. Harapan saya kedepan pihak Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Pemkab Mimika bersama pihak manajemen freeport Indonesia dapat mencarikan solusi terbaik sesuai tuntutan para karyawan ini.

2. Masalah2 rakyat sipil di Nduga, Tembagapura, Intan Jaya, Pegunungan Bintang dan seluruh Papua menjadi masalah sangat serius yang belum selesai.

Pengiriman militer banyak ke Papua terutama pasukan non organik tujuan mengejar kelompok TPNPB. tetapi kenyataan dilapangan rakyat sipil menjadi korban, selain itu hamba Tuhan petugas medis. Sekolah2 tidak jalan, pelayanan kesehatan tutup, ekonomi lumpuh, ketakutan dan trauma meningkat. Terpaksa memilih tinggalkan kampung halaman demi keselamatan nyawanya. Kedepan Negara segera mencabut status militer dan mencarikan solusi pendekatan yang tepat untuk Papua.

3. Penuntasan pelanggaran HAM Berat di masa lalu-sekarang akan terus diperjuangkan.

4. Ruang demokrasi bagi mahasiswa dan masyarakat belum ada. Kebebasan jurnalis lokal, nasional, internasional tidak menjamin. NGO lokal nasional, dan internasional yang independen sangat dibutuhkan di Papua. Selalu adanya laporan Intimidasi terhadap pekerja HAM, Advokad, dan hamba TUHAN.

5. Di lingkungan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten Kota di Papua, praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme masih subur.

6. Penegakan hukum penuh diskrimatif contoh kasus rasisme tahun 2019 di Surabaya. Korban rasis disalahkan dan proses hukum.

7. Penegakan hukum terhadap pertambangan ilegal / ilegal mining, loging, masih lemah.

Tutup Laurenzus Kadepa, saya membuka saran dan kritikan kepada bapak dan ibu, menurutnya hal ini sangat membantu dan dibutuhkan.

Admin

Baca Juga